Politik

BATAM, batamtoday - Ketua DPRD Batam menilai pungutan donasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Batam per 1 Oktober 2011 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bermanfaat bagi pembangun daerah.

BATAM, batamtoday - Bukannya mengupayakan peningkatan pemasukan daerah, Pemerintah Kota Batam malah mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012 turun ke angka Rp1,2 Triliun atau Rp200 miliar lebih kecil dari APBD 2011.

LINGGA, batamtoday – Sekian lama sejak Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disahkan, namun biaya tarif air PDAM di Lingga masih berbeda karena hingga saat ini penetapan tarif belum dilakukan yang berimplikasi negatif terhadap PAD Lingga.

KARIMUN, batamtoday - Tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karimun dinilai tak pantas dinaikkan mengingat pelayanan rumah sakit tersebut masih perlu ditingkatkan.

KARIMUN, batamtoday - Tarik ulur tentang Perda Retribusi dalam Sidang Paripurna DPRD Karimun, Jum'at (30/9/2011), akhirnya membuahkan hasil. Perda Retribusi disahkan, dengan catatan mengenai kenaikan tarif jasa pelayanan RSUD.

JAKARTA, batamtoday - Setelah beberapa pimpinan Badan Anggaran DPR menolak memenuhi panggilan KPK, KPK ”membalas” penolakan tersebut dengan menolak panggilan DPR. Dua kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan publik. Dua institusi negara yang diharapkan memberi contoh ketaatan terhadap hukum justru mempertontonkan arogansi dan pengbangkangan terhadap mekanisme resmi kenegaraan. Dapat dikatakan bahwa baik KPK maupun Banggar DPR sama-sama bersikap kekanak-kanakan.

SURABAYA, batamtoday - Rabu (28/9/2011) telah terjadi penggusuran yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar sekita Kampus B Unair. Dalam kejadian yang terjadi pada siang hari itu, satu rombong dagangan milik salah satu PKL secara paksa diangkut oleh Petugas Satpol PP, sedangkan sebagian PKL lainnya berhasil selamat dari razia dari Satpol PP.

KARIMUN, batamtoday - Kenaikan tarif pelayanan di RSUD Karimun mendapat sorotan dan kritikan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karimun mengingat pelayanan rumah sakit pemerintah itu belum maksimal.