Politik

Jakarta, batamtoday - Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie, menilai wajar saja ipar SBY, Letjen Pramono Edhie Wibowo terpilih menjadi KSAD. Menurutnya sudah saatnya Pramono yang adiknya Ani Yudhoyono ini meraih pangkat jenderal.

Jakarta, batamtoday - Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid meminta pemerintah di era reformasi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono agar memegang kukuh Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bukan dijadikan alat instrumentasi politik penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Jakarta,  batamtoday - Polemik soal moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Saudi Arabia yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini, sesungguhnya sudah lama hal itu diminta DPR RI. Tapi,tidak pernah direspon oleh pemerintah atau Kemenakertrans. Bahkan Menakertrans  Muhaimin Iskandar tidak pernah menjalankan kontrak politik yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI.

Batam, batamtoday - Meski sebanyak 17.528 pulau-pulau tersebar di seluruh Indonesia yang berpotensi sebagai pulau wisata, namun pemerintah masih belum merencanakan untuk menganggarkan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan menjadi pulau berpotensi sebagai tempat wisata.

Batam, batamtoday - Rancangan Undang-Undang pemerintah daerah (RUU Pemda) saat ini sudah pada tahap persiapan untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditargetkan sudah rampung pada pekan depan.

Jakarta, batamtoday - DPR meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi pasca hukuman pancung terhadap TKI Ruyadi pada Sabtu (18/6) lalu. Permintaan ituu akan disampaikan DPR saat Rapat Konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhyono di Istana Merdeka, Kamis (23/6).

Jakarta, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi menolak permintaan Perangkat Desa yang meminta anggaran 10 persen di APBN secara khusus dialokasikan untuk Desa. Sebab, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Desa pada Dana Transfer Daerah, APBD, PNPM dan berbagai program lainnya.

Jakarta,  batamtoday - Ribuan perangkat desa gruduk Istana Negara, Kemendagri dan Gedung DPR RI Jakarta untuk menuntut segera disahkannya RUU Pemerintahan Desa yang menganggarkan 10 persen dana dari APBN untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa.