Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menjaga Objektivitas Transparansi Lembaga Survei dalam Penilaian Citra Penegak Hukum

26-01-2025 | 15:08 WIB

Oleh Prof. Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., M.M

HASIL SURVEI terbaru Litbang Kompas yang mencatat peningkatan citra baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025 merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi.

PIK Rahasia

25-01-2025 | 08:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

SAYA pernah menjelajah daerah dekat pantai utara Tangerang. Mungkin sekarang sudah masuk plot PSN PIK2.

Saya marah: kenapa proyek transmisi dari Teluk Naga ke Tangerang tidak kunjung bisa dibangun.

Pagar Laut

23-01-2025 | 08:44 WIB

Oleh Dahlan Iskan

RAKYAT senang. Investor senang. Negara senang.

Bisakah tiga tujuan itu tercapai di sebuah kawasan yang akan dibangun besar-besaran seperti PSN PIK2?

Kabinet Ramping

22-01-2025 | 09:04 WIB

Oleh Dahlan Iskan

KIAN besar negara kian kecil kabinetnya? Anda sudah tahu:

Jumlah menteri baru negara adikuasa Amerika hanya 15 orang. Totalnya menjadi hanya 30 --kalau ditambah beberapa lembaga. Itu pun sudah termasuk jabatan seperti juru bicara Gedung Putih. Juga sudah termasuk jabatan non jabatan: DOGE.

Anak Pungut

21-01-2025 | 08:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

SAYA tidak kenal pribadi dengan tokoh hebat dari Solo satu ini: Mudrick Sangidu. Tapi Anda pun kenal reputasinya: tokoh pergerakan. Aktivis. Namanya menasional: si Mega Bintang.

Tiga Serangkai

20-01-2025 | 08:04 WIB

Oleh Dahlan Iskan

SAYA di Sanur ketika dapat kabar salah satu dari tiga serangkai itu meninggal dunia: Alwi Hamu. Hari itu, di Sanur, saya selesai melihat-lihat rumah sakit baru yang hampir selesai dibangun.

Dana Anagata

18-01-2025 | 09:44 WIB

Oleh Dahlan Iskan

ITU tidak bisa diresmikan di bulan November 2024. Mundur ke Desember. Lalu mundur lagi ke Januari 2025.

Jangan Langgengkan Praktik Demokrasi yang Manipulatif

18-01-2025 | 08:24 WIB

Oleh Bambang Soesatyo

POPULISME tak terukur bisa menjadi jebakan yang menghancurkan. Menihilkan standar kompetensi kepemimpinan dalam memilih pemimpin publik adalah awal kehancuran. Nuansa populis dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold justru memperluas ruang bagi manipulasi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.