Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tahun Banteng

01-01-2025 | 09:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

TAHUN Ular 2025 sepenuhnya akan jadi "Tahun Banteng". Dengan pelaku utama shio Babi dan shio Kerbau.

Arjuno 200.000

31-12-2024 | 08:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

IA ulang tahun ke-88. Saya tidak bisa datang --saat itu lagi di Tiongkok dalam perjalanan ke Amerika. Dari Shenzhen saya bikin video: selamat ulang tahun.

Politik Ular

30-12-2024 | 08:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

APA boleh buat: tahun depan --dimulai besok lusa-- masih akan jadi tahun politik. Kasihan ekonomi.

Tahun 2024 --yang segera kita tendang-- juga tahun politik. Tapi politiknya enak: banyak pembagian bansos.

Tahun 2025 politiknya politik pahit: hoping ciak kuping. Sahabat kok saling gigit telinga.

Nyali Besar

28-12-2024 | 08:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

PROYEK raksasa ini seperti dipaksa harus selesai sebelum ganti presiden. Ini memang proyek bersejarah. Wajar kalau yang membuat sejarah itu yang sebaiknya meresmikannya. Maka di masa injury time kepresidenannya, Jokowi ke Gresik, Jatim. Ia meresmikan smelter Freeport di situ: investasinya Rp 56 triliun.

Uang Suara

27-12-2024 | 09:24 WIB

Oleh Dahlan Iskan

TERLALU sulit bagi saya untuk menarik kesimpulan: siapa dalang pencetakan uang palsu yang fenomenal di Makassar itu.

Lukisan Aktivis

26-12-2024 | 16:44 WIB

Oleh Dahlan Iskan

BUKAN baru sekali ini pameran lukisan Yos Suprapto diberedel. Pembredelan pertama dulu justru membuat Yos kaya raya. Namanya melejit. Semua lukisannya laku.

Elite Politik yang Protes PPN 12 Persen Kompor Mbleduk

26-12-2024 | 16:24 WIB

Oleh Arief Poyuono

BARU-BARU INI masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait perpajakan. Pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen.

Koreksi Pilkada Langsung, Mencegah Administrasi Pemerintahan Koruptif

26-12-2024 | 11:44 WIB

Oleh: Bambang Soesatyo)*

TUJUAN utama dari gagasan mengoreksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung adalah bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien dan efektif, demokratis serta profesional. Sudah terbukti bahwa praktik Pilkada langsung yang berbiaya sangat mahal selama ini hanya menghasilkan administrasi pemerintahan yang koruptif.