Membaca Pidato Prabowo di Davos sebagai Kontra-Skema Global

Oleh Arief Poyuono

KONDISI dunia saat ini tengah berada dalam fase yang tidak stabil. Tatanan global yang selama puluhan tahun ditopang oleh globalisasi, perdagangan bebas, dan stabilitas geopolitik kini mengalami guncangan serius.

Sejumlah konflik berskala internasional masih berlangsung, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza yang memicu instabilitas Timur Tengah, hingga meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Di sisi lain, rivalitas Amerika Serikat dan China semakin menguat, menyerupai perang dingin baru dalam bidang ekonomi, teknologi, dan keuangan.

Tekanan global tersebut turut berdampak pada perekonomian dunia. Negara-negara maju menghadapi inflasi tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi global melambat. Di saat bersamaan, banyak negara berkembang dibebani krisis utang dan terganggunya rantai pasok internasional. Sistem keuangan global pun semakin rentan akibat volatilitas arus modal, penguatan dolar AS, serta penggunaan instrumen keuangan sebagai alat tekanan geopolitik.

Ancaman global saat ini juga tidak lagi terbatas pada aspek militer. Krisis pangan dan energi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi menjadi sumber ketidakstabilan baru yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial dan legitimasi negara. Dunia kini memasuki fase polycrisis, yakni kondisi krisis yang saling terkait dan saling memperkuat.

Dalam konteks inilah pidato Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum (WEF) Davos 2026 menjadi relevan. Pidato tersebut dapat dibaca bukan sekadar sebagai pesan diplomatik, melainkan sebagai tawaran arah strategis Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Kritik terhadap Model Global Lama

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara mengadopsi model globalisasi neoliberal yang menekankan liberalisasi pasar, deregulasi, privatisasi, serta pembatasan peran negara. Model ini memang mendorong pertumbuhan, namun di sisi lain memicu ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi, dan melemahnya kapasitas negara.

Pengalaman negara-negara Barat menunjukkan bahwa deindustrialisasi dan dominasi spekulasi keuangan telah melemahkan ekonomi riil sekaligus merusak kohesi sosial. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak selalu diiringi dengan stabilitas sosial. Kondisi inilah yang menjadi latar global pidato Presiden Prabowo.

Arah Politik Ekonomi Indonesia

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak memposisikan Indonesia sebagai korban globalisasi, melainkan sebagai negara yang ingin menata ulang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Ia menolak pasar yang dibiarkan tanpa kendali sekaligus negara yang terlalu lemah dalam menjalankan fungsinya.

Kritik terhadap praktik rente yang disebut sebagai "greednomics" menegaskan bahwa krisis global saat ini bukan semata akibat minimnya pertumbuhan, tetapi kegagalan tata kelola dan etika ekonomi. Pasar yang tidak diatur justru menjadi sumber instabilitas, terutama bagi negara berkembang yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tekanan utang.

Danantara sebagai Instrumen Stabilitas

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pembentukan Danantara atau Dana Kekayaan Negara Indonesia diperkenalkan sebagai instrumen strategis jangka panjang. Tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan investasi, Danantara dirancang untuk memperkuat stabilitas makroekonomi nasional.

Salah satu persoalan utama negara berkembang adalah volatilitas nilai tukar akibat ketergantungan pada ekspor komoditas dan pembiayaan asing. Melalui pengelolaan devisa ekspor dan keuntungan BUMN yang diinvestasikan kembali ke sektor produktif domestik, Danantara diharapkan mampu menjadi penyangga terhadap guncangan eksternal, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta memperkuat fondasi rupiah.

Penguatan Pasar Keuangan Domestik

Pidato Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperdalam pasar keuangan nasional. Di tengah fragmentasi ekonomi global, ketergantungan berlebihan pada sistem keuangan internasional menjadi risiko strategis.

Dengan kehadiran Danantara sebagai investor jangkar, pasar modal Indonesia berpotensi menjadi lebih stabil dan likuid. Penguatan pembiayaan berbasis rupiah serta pengembangan skema transaksi mata uang lokal diharapkan dapat mengurangi dominasi valuta asing dan memperkuat kedaulatan finansial nasional.

Industrialisasi dan Kohesi Sosial

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang. Pelajaran dari negara maju menunjukkan bahwa deindustrialisasi dini dapat menggerus basis sosial dan menciptakan kesenjangan wilayah.

Melalui pendanaan sektor manufaktur dan jasa produktif, Indonesia berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan komunitas sosial. Industrialisasi diposisikan tidak hanya sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai fondasi kohesi sosial.

Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta keberpihakan negara terhadap kelompok lemah menjadi bagian penting dari pesan moral pidato tersebut. Program sosial, termasuk peningkatan kualitas gizi dan pendidikan, dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia dan kepercayaan publik.

Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Secara keseluruhan, pidato Presiden Prabowo di Davos 2026 mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Konflik geopolitik, meningkatnya proteksionisme, dan fragmentasi geoekonomi telah mendorong perlambatan pertumbuhan global, kenaikan inflasi, serta penurunan investasi.

Dalam situasi tersebut, Indonesia tidak sekadar bersikap reaktif, tetapi menawarkan pendekatan alternatif: negara yang kuat dalam mengelola pasar, stabilitas ekonomi berbasis institusi, serta pembangunan yang menjaga kohesi sosial. Danantara menjadi simbol pilihan strategis Indonesia untuk tetap terbuka, namun berdaulat, tumbuh berkelanjutan, dan tangguh menghadapi guncangan global.

Penulis adalah Komisaris Pelindo

---