Politik

JAKARTA, batamtoday -Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan mengatakan, pemerintah pusat memberikan deadline bagi pemerintah daerah untuk mulai melakukan penataan organisasi dan analisis kebutuhan pegawai dari September-Desember 2011.

KARIMUN, batamtoday - Besok, Selasa (20/9/2011), anggota DPRD Karimun yang tergabung dalam Pansus RTRW akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTRW untuk kemudian digodok menjadi Perda. Pansus meminta Pemkab Karimun melampirkan kajian lingkungan hidup strategis dan kajian akademis.

LINGGA, batamtoday - Bupati Lingga Daria diminta segera mencopot jabatan Camat Singkep yang disandang Amhar M. Zahid lantaran diduga telah menyunat dana bantuan bahan bakar untuk pembuatan gapura hias serta hadiah loma gapura hias dalam rangka tradisi likuran di Lingga pada Ramadhan lalu.

BATAM, batamtoday - Komisi IV DPRD Kota Batam menyambut baik usulan pendirian Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Batam yang dilontarkan oleh Fadhilla Ratna Dumila Mallarangan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, namun perlu dilakukan kaji ulang secara komprehensif.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Sengketa usaha antara PT Batam Inco dengan PT Syahnur dan PT Ridho melibatkan TNI, DPRD dan Kedubes Korsel. Ada maksud apa di balik upaya Michael How?

TANJUNGPINANG, batamtoday - Berdasarkan Kepres No. 53 Tahun 2011, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) resmi menjadi universitas negeri kedua di Kepulauan Riau, setelah Politeknik Negeri Batam. Dengan status penegeriannya diharapkan UMRAH bisa jauh lebih mandiri dan penggunaan APBD untuk UMRAH mesti ditinjau ulang.

JAKARTA, batamtoday - DPR menilai selama ini fungsi dan tugas intelejen Negara lebih cenderung untuk kepentingan politik, yaitu menyelematkan sebuah rezim, penguasa. Bahkan seluruh intelejen Negara ini disebut-sebut digunakan untuk pememangan pemilu dan pilpres 2009. Padahal, seharusnya intelejen atau Badan Intelejen Negara (BIN) ini untuk ketahanan dan penyelamatan negara.

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani membantah telah menduduki kursi haram di DPR seperti yang dituduhkan selama ini. Sebab, Yani yang berada di nomor urut 2 mengaku mendapat perolehan suara terbanyak di Dapil 1 Sumsel sebanyak 28.126 suara, mengungguli Usman Tokan yang berada di urutan pertama dengan suara 20.728 suara.