Politik

Jakarta, batamtoday - Pemerintah Indonesia dinilai telah masuk ke dalam sistim perbudakan global dengan tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemrintah dan DPR juga dinilai tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT).

Batam, batamtoday - Hingga saat ini, Jumat (17/12) logistik kertas surat suara untuk pemilihan kepala daerah (pemilukada) Kota Batam yang didatangkan dari Jakarta  belum sampai ke kantor KPUD Batam.

Jakarta, Batamtoday - Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Indonesia menyatakan dukungan terhadap situs Wikileaks. AJI menilai, keberadaan Wikileaks sangat berguna bagi jurnalis dalam mencari informasi. Wikileaks telah menyajikan dokumen-dokumen yang berisi informasi publik namun selama ini dirahasiakan.

Jakarta, Batamtoday - Rapat Paripurna DPR menyetujui  Rancangan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Undang-undang. Sembilan fraksi di DPR menyetujui secara aklamasi, setelah RUU tersebut dilakukan  pembahasan secara intensif  bersama dengan pemerintah, kalangan akademisi, asosiasi perumahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Komisi V DPR RI.

Batam, batamtoday - Pada bulan Desember 2010 ini DPP Gema Minang Batam akan melaksanakan Musyarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) untuk mengatasi kevakuman kegiatan organisasi dan juga meluruskan pelanggaran-pelanggaran AD/ART selama tiga tahun terakhir ini.

Batam, batamtoday - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Batam, Suryadi Prabu mengatakan sebaiknya setiap pasangan Cawako saat melakukan kampanye tertutup hendaknya tidak menyampaikan visi dam misi masing-masing kandidat.

Jakarta, batamtoday - Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB)  DPR RI menerbitkan laporan kinerja tahun 2009-2010 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan konstituen partai ini. Laporan kinerja Fraksi PKB DPR RI disusun dalam bentuk buku berjudul "Menjadi Politisi Bumi" yang diluncurkan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (13/12/2010).

Jakarta, Batamtoday - Sekjen HKTI Benny Pasaribu menghimbau pemerintah untuk menghilangkan istilah ketahanan pangan dari dokumen negara dan menggantikan dengan swasembada pangan. Sebab dengan swasembada pangan berarti pemerintah telah memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, kedaulatan dan ketahanan.