Politik

Batam, batamtoday - Menjelang pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal Juli 2011 mendatang di Bandung, Ahmad Muqowam, salah satu calon Ketua Umum semakin sering melakukan road show sulaturahmi mendekati para pemilik suara. Seperti pertemuan yang dilakukanya bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se Provinsi Riau dan Kepri di Hotel Amir, Rabu 18 Mei 2011 malam.

Batam, batamtoday - Kasus dugaan penyuapan sekitar 30 anggota DPRD Kota Batam yang dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam untuk menggagalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pulau Janda Berhias hingga saat ini masih simpang siur. Pasalnya belum satu pun penegak hukum melakukan penyidikan adanya dugaan penyuapan ini.

Jakarta, batamtoday -   Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Menag Suryadharma Ali bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun tidak terkait NII KW 9, terlalu tergesa-gesa dan itu tidak menghargai proses yang sedang berjalan. Sehingga kedatangannya ke Al Zaytun itu mewakili Negara atau pribadi, itu tidak jelas.

Banda Aceh, batamtoday - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), hari ini Senin 16 Mei 2011 menggelar uji publik Naskah Akademi dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa di aula Fakultas Hukum Universitas, Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Karimun, batamtoday - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Karimun menargetkan 5 kursi legislatif di DPRD Karimun pada pemilu 2014 mendatang. Saat ini, PDIP baru mendudukan tiga wakilnya di DPRD Karimun.

Jakarta, batamtoday - Kasus jatuhnya pesawat MA-60 milik maskapai penerbangan Merpati Airlines merembet pada dugaan praktik korupsi dalam proses pembelian pesawat buatan Cina tersebut. Sejauh ini, DPR masih menelusuri sejumlah kejanggalan dalam proses pembelian pesawat di antaranya adanya uang fee dalam proses pembelian ini.

Jakarta, batamtoday - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya mengaudit ulang dana proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pernyataan Mendagri itu, untuk menanggapi hasil studi banding Komisi II DPR ke Indonesia terkait penggunaan e-KTP dengan biaya murah

Jakarta, batamtoday -  Kunjungan kerja (kunker) keluar negeri anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan pemborosan dan tidak sejalan dengan prioritas perjuangan DPD sekarang. Oleh karena itu, kunjungan ke luar negeri itu dihentikan saja dan DPD fokus kerja untuk rakyat.