Politik

Batam, batamtoday - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menganggap pola perdagangan bebas, pencabutan subsidi bagi masyarakat dan penindasan bagi tenaga kerja di Indonesia merupakan buah dari terapan program neoliberalisme pemerintah RI saat ini.

Jakarta, batamtoday - DPD Kepulauan Riau (Kepri) menilai, proses hukum kasus mobil mewah atau mobil bodong di Batam tidak terbuka, dan terkesan ditutup-tutupi. DPD Kepri meminta agar Polri lebih terbuka dalam menuntaskan kasus tersebut, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Jakarta, Batamtoday - Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung menilai pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono masih belum efektif dan tidak berjalan sesuai dengan harapan rakyat. "Belum efektifnya pemerintahan SBY-Boediono tersebut tampak dari tidak efektifnya kinerja para menteri di kabinet," kata Akbar di Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Batam, batamtoday - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum dapat memastikan keputusan berkoalisi dengan partai Demokrat, sebab semangat mensejahterahkan rakyat seadil-adilnya belum dipenuhi partai besutan Presiden RI, Soesilo bambang Yudhoyono (SBY).

Jakarta, Batamtoday - Partai Golkar menyatakan konsisten memperkuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono hingga 2014. Sebab, koalisi bukan untuk mempertahankan kekuasaan melainkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Batamtoday - Lily Wahid, anggota F-PKB yang mendukung penggunaan Hak Angket Mafia Pajak mengancam akan membubarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bila dirinya jadi di-recall. Hingga saat ini, adik kandung alm Gus Dur itu belum pernah mendapat surat peringatan apapun dari F-PKB dan DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.

Batam, batamtoday - Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kota Batam, Nada F Soraya menegaskan bahwa pembahasan pajak dan retribusi daerah Kota Batam yang dilakukan Pemko Batam dan DPRD masih belum transparan dan dipastikan hanya menghamburkan uang saja.

Jakarta, Batamtoday - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari 33 provinsi tinggal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk untuk disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).