Politik

JAKARTA, batamtoday - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat atau Nasdem. Surat pengunduran diri tertanggal 6 Juli itu ditujukan kepada inisiator, deklarator, pengurus, dewan pertimbangan, dewan pakar, dan seluruh aktivis Nasdem.

JAKARTA, batamtoday - Pembangunan Gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 provinsi tengah disorot terkait adanya tudingan mark up dalam proyek besar tersebut. Untuk membuktikan 'kebersihan' proyek tersebut, DPD mempersilakan KPK masuk untuk melakukan pengawasan.

JAKARTA, batamtoday - DPR akan mengevaluasi pemberian renumerasi terhadap tiga institusi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung karena dikenal bobrok dalam melayani publik. Bahkan DPR juga meminta Menteri Keuangan untuk tidak memberikan gaji ke-13 kepada tiga institusi tersebut.

Batam, batamtoday - Dari 124 pemerintah daerah yang memiliki beban belanja pegwai di atas 60 persen, 16 daerah diantaranya sudah nyaris bangkrut karena diganduli beban belanja pegawainya yang sudah mencapai 70 persen lebih.

JAKARTA, batamtoday - Partai Demokrat menegaskan, kasus pidana yang menjerat dua kadernya Muhammad Nazaruddin dan Andi Nurpati tidak bisa menjadi rujukan untuk menggelar Konggres Luar Biasa (KLB). Karena itu, Demokrat sejauh ini mengatakan belum berpikir KLB, sebaba masih sangat jauh untuk dilaksanakan.

Jakarta, batamtoday - Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie, menilai wajar saja ipar SBY, Letjen Pramono Edhie Wibowo terpilih menjadi KSAD. Menurutnya sudah saatnya Pramono yang adiknya Ani Yudhoyono ini meraih pangkat jenderal.

Jakarta, batamtoday - Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid meminta pemerintah di era reformasi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono agar memegang kukuh Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bukan dijadikan alat instrumentasi politik penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Jakarta,  batamtoday - Polemik soal moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Saudi Arabia yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini, sesungguhnya sudah lama hal itu diminta DPR RI. Tapi,tidak pernah direspon oleh pemerintah atau Kemenakertrans. Bahkan Menakertrans  Muhaimin Iskandar tidak pernah menjalankan kontrak politik yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI.