Politik

Jakarta, Batamtoday - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari 33 provinsi tinggal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk untuk disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Batam, batamtoday - Gelombang penolakan rencana penyesuaian pajak dan retribusi kembali didengungkan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kota Batam, yang menilai proses pembahasan tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan UU No.28/2009 tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Jakarta, batamtoday - Partai Golkar juga akan mengevaluasi partai demokrat, dan akan mengevaluasi keberadaan Golkar dalam koalisi, Golkar tidak takut dengan ancaman Partai Demokrat.

Jakarta, batamtoday - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dipastikan telah menerima komitmen baik dari bilateral maupun multilateral senilai tiga miliar dolar Amerika, untuk mendanai 35 persiapan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), serta kegiatan demonstrasi dan reformasi tata kelola hutan.

Batam, batamtoday - Krisis pangan yang melanda dunia saat ini sebab diterapkanya sisitim ekonomi kapitalisme-neoliberalisem, demikian salah satu butir pernyataan dalam Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia yang ditandatangani di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2011.

Batam, batamtoday - Barisan Kader Gerindra (Brikade Gerindra) meminta agar Prabowo Subianto memecat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, karena yang bersangkutan dinilai telah melakukan atraksi politik yang dapat merugikan partai terkait soal Hak Angket Mafia Pajak (HAMP).

Jakarta, batamtoday - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menuding, upaya Partai Golkar dan PKS untuk mengegolkan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak yang kandas di Paripurna DPR, Selasa (22/2) malam, hanya untuk memeras pengusaha pengemplang pajak. Boni menduga ada aliran dana dari mafia pajak sebesar Rp 200 miliar ke Golkar dan PKS sebagai transaksi agar mengkadaskan Hak Angket Mafia Pajak itu.

Jakarta, batamtoday - DPR RI akhirnya sepakat menyetujui perubahan Undang-undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk kemudian dibahas bersama pemerintah. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie setelah mendengar pandangan 9 fraksi terkait usul inisiatif Komisi II yang membidangi Pemerintah Daerah.