Politik

JAKARATA, batamtoday – Komisi VIII DPR-RI akhirnya menyepakati pembentukan Rancangan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disepakati melalui Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2011).

LINGGA, batamtoday – Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (Coremap) fase II yang dimulai pada tahun 2004 akan berakhir tahun 2011 ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang tergabung dalam pansus dan khusus menggodok ranperda tentang pengelolaan terumbu karang meminta agar Pemkab Lingga segera mengalokasikan dana APBD untuk program tersebut pada tahun anggaran 2012.

BATAM, Batamtoday - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepri, Hendrianto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan susunan pengurus baru untuk periode 2011 - 2016. Format kepengurusan yang disiapkan tersebut akan mengakomodir semua elemen termasuk kader PKB yang sudah lama mengabdi, juga kalangan profesional di Batam dan Kepri.

LINGGA, batamtoday - Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Lingga, dalam beberapa hari terakhir ini telah melakukan pengumpulan data dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lingga dalam prioritas pengesahan tiga ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif.

KARIMUN, batamtoday - Satuan Kerja Perangkat Dinas di Kabupaten Karimun perlu dirampingkan, selain untuk efisiensi anggaran juga dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja dari dinas.

KARIMUN, batamtoday - DPRD Karimun melakukan revisi terhadap Perda nomor 5 tahun 2005 tentang kepariwisataan, terutama hal menyangkut aturan buka tutup Tempat Hiburan Malam (THM) di kota itu pada saat bulan Ramadhan.

JAKARTA, batamtoday - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat atau Nasdem. Surat pengunduran diri tertanggal 6 Juli itu ditujukan kepada inisiator, deklarator, pengurus, dewan pertimbangan, dewan pakar, dan seluruh aktivis Nasdem.

JAKARTA, batamtoday - Pembangunan Gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 provinsi tengah disorot terkait adanya tudingan mark up dalam proyek besar tersebut. Untuk membuktikan 'kebersihan' proyek tersebut, DPD mempersilakan KPK masuk untuk melakukan pengawasan.