Politik

Batamtoday, Batam  - Ratusan warga Perumahan Pesona Mantang berunjuk rasa didepan Kantor PT Tiara  Mantang, di kawasan Bengkong Pertiwi, Selasa (30/11) sekitar pukul 09.30 pagi tadi. Warga menuntut janji daveloper untuk membangun jalan aspal di perumahan tersebut.

Batamtoday, Pidie - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan sumber daya dan alokasi dana bagi Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) di daerah masing-masing.

Batamtoday, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menitipkan beberapa agenda besar yang harus diprioritaskan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Busyro Muqoddas

Batamtoday, Batam - Ratusan warga Perumahan Pesona Mantang berunjuk rasa didepan Kantor PT Tiara Mantang, di kawasan Bengkong Pertiwi, Selasa (30/11) sekitar pukul 09.30 pagi tadi. Warga menuntut janji daveloper untuk membangun jalan aspal di perumahan tersebut.

Batamtoday, Jakarta - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidangi politik sudah menyepakti dalam paket UU politik dan pemilu yang akan direvisi oleh DPR RI, DPD mengusulkan Wakil Kepala Daerah dari Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD dengan sebelumnya ditunjuk oleh parpol pemenang Pemilukada. Sedangkan Kepala daerahnya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Batamtoday, Jakarta - Pimpinan DPR menegaskan, meski dilakukan perombakan anggota Badan Kehormatan, jatah Ketua BK itu tetap milik Fraksi PDI Perjuangan. Sebab, penjatahan pimpinan sudah dilakukan pada awal masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014.

Batamtoday, Karimun - Jelang pelaksanaan Pemilukada Karimun pada 2011, Kamis (25/11) pagi, Bupati Karimun Nurdin Basirun melantik 25 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Karimun yang sudah lama tak dilakukan. Pelantikan yang tak biasa yang dilakukan Bupati Karimun, ini dilantik  3 orang pejabat eselon II, selebihnya pejabat eselon III dan IV yang berjumlah 22 orang.

Batamtoday, Jakarta- Partai Persatuan Pembangunan termasuk satu dari tujuh fraksi yang mendukung kader partai bisa masuk Komisi Pemilihan Umum, tak perlu menunggu tak aktif lima tahun seperti diatur Undang-undang Penyelenggara Pemilu yang berlaku sekarang.