Politik

TANJUNGPINANG, batamtoday - Hari ini, Rabu (27/7/2011), Gedung DPRD Kota Tanjungpinang tampak lengang. Para wakil rakyat itu tak tampak hadir ke dalam kantornya. Mungkin orang mengira, kalau para anggota Dewan Terhormat itu sedang mengikuti acara peringatan Hari Anak Nasional yang digelar tak jauh dari Gedung DPRD itu.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tidak menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

JAKARTA, batamtoday - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik (e-KTP) hanya diberikan kepada warga yang secara resmi tercatat dan berdomisili di kelurahan atau desa setempat. Sedangkan bagi warga pendatang, harus memenuhi syarat-syarat pembuatan e-KTP yang telah ditetapkan.

JAKARTA, batamtoday - Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau (Kepri) Saptono Mustakim akan mendeklarasikan alumni Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) dalam waktu dekat. Hal itu dilakukannya sebagai wujud keprihatinan melihat kondisi Demokrat yang saat ini tengah diterpa 'tsunami politik' akibat banyaknya kader 'kos-kosan' bermasalah karena tidak pernah mengikuti PKKPD.

JAKARTA, batamtoday -  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menjadi tuan rumah sidang bersama DPD dan DPR pada 16 Agustus 2011. Sidang bersama ini untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu mengingat agenda ini merupakan yang pertama kali, maka DPD RI harus mematangkan persiapan sidang kenegaraan tersebut.

JAKARTA, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi melantik Dirjen Kesbangpol A Tanribali Lamo sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat dan Dirjen Bangda Syamsul A Rifai sebagai Gubernur Papua. Tanribali menggantikan Gubernur Papua Barat Abraham Oktivianus Atururi dan Syamsul menggantikan Gubernur Papua Barnabas Suebu yang masa jabatannya berakhir pada 25 Juli 2011.

JAKARTA, batamtoday - Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan UU Fakir Miskin yang menunjuk Kementrian Sosial (Kemensos) sebagai leading sector yang melaksanakan penanganan fakir miskin. Dalam penanganan kaum dhuafa ini, pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran di APBD selain bersumber di APBN.

JAKARATA, batamtoday – Komisi VIII DPR-RI akhirnya menyepakati pembentukan Rancangan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disepakati melalui Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2011).