Politik

TANJUNGPINANG, batamtoday - Seluruh anggota DPRD Kota Tanjungpinang, menyatakan menerma dan menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJK) Pemerintah Kota Tanjungpinang pada pelaksanaan APBD 2010. Hal itu dikatakan sejumlah fraksi DPRD Kota Tanjungpinang, dalam sidang paripurna pengesahaan ranperda pertanggung jawaban APBD 2010 di gedung DPD Tanjungpinang, Selasa (13/9/2011) kemarin.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Dilantiknya Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rovinsi Kepri, Sudiro, oleh Gubkepri HM Sani disambut baik J2SK Gurindam. Diharapkan keberadaannya menjadi lembaga yang mampu membuka pertanggungjawaban keuangan Pemda di Kepri.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Rencana pembentukan Kodim di Natuna yang berada di bawah Kodam VI/ Mulawarman, Kalimantan, membuat Gubernur Kepri gerah. Pemprov Kepri pun menyurati Kepala Staf TNI AD dan Menteri Dalam Negeri.

BATAM, batamtoday - PKB Kepri segera mendapat penantang baru. PKBN, partai yang mengklaim berbasis massa sama dengan PKB, bakal masuk ke Kepri. Namun, PKB Kepri tak khawatir, PKB akan tetap eksis dan menambah suara pada Pemilu 2014.

BATAM, batamtoday - Tradisi inspeksi mendadak atau lebih dikenal sidak usai libur hari raya idul fitri kerap dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Namun, permasalahan PNS sebenarnya tidak boleh terhenti pada sidak, selama ini PNS kurang diberdayakan dan relatif cukup memboroskan APBD dan tidak banyak yang bekerja. Ironisnya, perekrutan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) juga tetap dilakukan.

JAKARTA, batamtoday - DPR menilai penundaan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat ego elit partai politik di Bumi Serambi Mekah itu. Sehingga dapat  merusak kemajuan demokrasi yang telah dibangun, yang sempat memunculkan mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Irwandi Yusuf menjadi gubernur.

JAKARTA, batamtoday - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menargetkan rancangan undang-undang (RUU) pemerintah daerah (pemda) rampung pada September mendatang. Pada 2012, diharapkan aturan tersebut dapat diundangkan. Mendagri Gamawan Fauzi, Selasa (23/8) mengatakan, pihaknya masih membahas 13 isu krusial dalam RUU tersebut, termasuk di antaranya terkait soal moratorium pegawai negeri sipil (PNS).

JAKARTA, batamtoday - Mendagri meminta para gubernur, walikota dan bupati untuk mematuhi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri mengenai penghentian sementara atau moratorium rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS).  Hal itu dilakukan untuk menata kepegawaian terutama dalam hal distribusi di kabupaten/kota dalam satu provinsi agar tidak terjadi kekurangan satu dengan lainnya