usung Suara Perempuan

JAKARTA, batamtoday-Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli mendukung Ani Yudhoyono sebagai capres 2014 mendatang. Pencalonan istri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut karena yang bersangkutan dianggap layak dan memenuhi kapasitas sebagai capres perempuan. Apalagi beliau sudah sepuluh tahun mendampingi Pak SBY sebagai Presiden RI.

“Itu kalau boleh, saya menyalonkan Ibu Ani Yudhoyono sebagai capres 2014. Selain saya anggap beliau itu layak dan sudah mempunyai pengalaman mendampingi Pak SBY selama sepuluh tahun terakhir ini, “ tandas Melani dalam diskusi peran perempuan dalm konstitusi dan politik bersama politisi Golkar Nurul Arifin di Gedung DPR/MPR RI Jakarta kemarin.  

Politisi Demokrat tersebut berharap munculnya politisi perempuan yang tersangkut masalah hukum yang diduga melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati di DPR RI, jangan dijadikan kesimpulan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin.

“Kalau mereka yang tersangkut kasus hukum itu kan oknum yang kebetulan perempuan. Jadi, jangan disamaratakan,” katanya.

Selain itu menjadi tugas partai untuk merekrut kaum perempuan yang berkualitas dan memadai, baik sebagai anggota parlemen maupun capres.

“Memang kita memprioritaskan yang berkualitas dan populer, tapi kalau memang syarat itu tidak ada, yang penting kuantitasnya dulu yang harus dipenuhi seperti kuota 30 % untuk caleg di DPR RI itu. Yang penting jangan sampai rakyat memilih karena uang atau money politics,” ujarnya.

Nurul Arifin menegaskan jika dirinya dan atau kaum perempuan terjun ke politik itu membutuhkan perjuangan yang panjang. “Jangnkan menjadi capres, menjadi caleg saja dalam konstitusi masih ada ketentuan bahwa diantara nomor urut 1, 2 dan 3 itu harus ada perempuannya. Untuk duduk di nomor 1 maka menjadi wewenang partai. Di mana aturan itu diperlukan karena kondisi politiknya belum bagus. Kalau kesadarannya sudah bagus, maka tidak perlu diatur,” tutur mantan artis layar lebar ini.

Padahal kalau mau menyontoh di Eropa menurut Nurul, meski tidak diatur dalam konstitusi tapi jumlah perempuan yang terjun ke politik seperti di parlemen bisa 40 % sampai 80 %. Dan, memang katanya perubahan itu akan lebih mudah terwujud jika dilakukan oleh lelaki dan perempuan.

“Hanya saja masih ada hambatan kultur di Indonesia, sehingga perempuan masih tersubordinasi dalam politik bangsa ini. Tapi, itu juga terjadi di dunia. Karena itu. Kita akan terus berjuang tanpa harus meminta dibelaskasihani oleh lelaki,” tambah Nurul.

Dia mengakui jika memang tidak asal perempuan yang harus menjadi caleg atau capres, melainkan yang memang layak dan memneuhi kapasitas sebagai politisi. Sebab, seperti di DPR RI sekarang ini katanya, ternyata tidak semua anggota DPR perempuan tidak memahami tugas dan kepentingan perempuan di parlemen.

Menyinggung capres perempuan, Nurul Arifin menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai kapasitas berhak menjadi capres. Namun dalam sepanjang sejarah politik di dunia, perempuan yang muncul menjadi pemimpin negara itu tidak lepas dari kekuatan lelaki di sekitarnya.

“Sebutlah Megawati jelas putrinya Bung Karno, Ratu Atut Khosiyah putrinya Jawara Banten, dan untuk Ani Yudhoyono saya tak bisa komentar karena Golkar sudah mencalonkan Aburizal Bakrie. Yang pasti siapapun yang mempunyai kapasitas berhak menjadi capres,” ujarnya.