Politik

Batam, batamtoday - Dewan Pengurus Pusat (DPP) berperan menekan emosi kadernya untuk tidak melanjutkan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Batam ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dikemukakan Priyanto, Humas Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) Kota Batam ketika dihubungi batamtoday melalui ponselnya, pagi tadi, Sabtu 15 Januari 2011.

Batam, batamtoday - Tim Advokasi pasangan Amir Hakim Siregar-Syamsul  Bahrum (HARUM) telah mengajukan gugatan sengketa pemilukada pada Rabu (12/1) kemarin ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan materi gugatan memuat 25 temuan. Tim Advokasi Harum berharap ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan gaya demokrasi di Indonesia.

Batam, batamtoday - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan syarat kuorum bagi pengusulan penggunaan Hak Menyatakan pendapat, dari tiga per empat menjadi dua pertiga, merupakan putusan yang memperkuat posisi politik oposisi di parlemen, menghidupakan dinamika politik dan sekaligus memperlebar 'medan pertempuran' di parlemen.

Jogyakarta, batamtoday - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini, Kamis (13/1) menggelar rapat paripurna penentuan sikap atas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY (RUUK DIY), terutama terkait siapa yang menjadi penguasa di tanah Mataram tersebut, Sultan atau Gubernur.

Jakarta, Batamtoday - Ketua DPR Marzuki Alie meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh untuk tidak lagi melibatkan pihak yanga bermasalah  dalam segala proyek di DPR. Hal itu guna mengantisipasi penolakan pembangunan gedung baru yang dinilai memboroskan anggaran negara.

Jakarta, batamtoday - Kementerian PPN/Bappenas meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, sebab kedekatan secara langsung dengan masyarakat di daerah dapat menjadikan kebijakan tersebut lebih efektif dan terarah.

Jakarta, Batamtoday - Ketua DPR RI Marzuki Ali membantah Partai Gerindra menolak pembangunan gedung baru DP R RI yang menelan dana Rp 1,3 triliun. Sebab, dalam beberapa rapat di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi dan Renstra (rencana strategi) dan Panja DPR, justru Pius Lustrilanang dari Gerindra sebagai Ketuanya.

Jakarta, Batamtoday - DPP Partai Gerindra menolak rencana pembangunan gedung baru DPR seluas 157 meter persegi, 36 lantai yang menelan pembangunan Rp1,3 triliun. Pasalnya rencana pembangunan tersebut merupakan penghamburan uang rakyat, pengkhianatan amanat rakyat dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia.