Politik

Batam, batamtoday - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan syarat kuorum bagi pengusulan penggunaan Hak Menyatakan pendapat, dari tiga per empat menjadi dua pertiga, merupakan putusan yang memperkuat posisi politik oposisi di parlemen, menghidupakan dinamika politik dan sekaligus memperlebar 'medan pertempuran' di parlemen.

Jogyakarta, batamtoday - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini, Kamis (13/1) menggelar rapat paripurna penentuan sikap atas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY (RUUK DIY), terutama terkait siapa yang menjadi penguasa di tanah Mataram tersebut, Sultan atau Gubernur.

Jakarta, Batamtoday - Ketua DPR Marzuki Alie meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh untuk tidak lagi melibatkan pihak yanga bermasalah  dalam segala proyek di DPR. Hal itu guna mengantisipasi penolakan pembangunan gedung baru yang dinilai memboroskan anggaran negara.

Jakarta, batamtoday - Kementerian PPN/Bappenas meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, sebab kedekatan secara langsung dengan masyarakat di daerah dapat menjadikan kebijakan tersebut lebih efektif dan terarah.

Jakarta, Batamtoday - Ketua DPR RI Marzuki Ali membantah Partai Gerindra menolak pembangunan gedung baru DP R RI yang menelan dana Rp 1,3 triliun. Sebab, dalam beberapa rapat di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi dan Renstra (rencana strategi) dan Panja DPR, justru Pius Lustrilanang dari Gerindra sebagai Ketuanya.

Jakarta, Batamtoday - DPP Partai Gerindra menolak rencana pembangunan gedung baru DPR seluas 157 meter persegi, 36 lantai yang menelan pembangunan Rp1,3 triliun. Pasalnya rencana pembangunan tersebut merupakan penghamburan uang rakyat, pengkhianatan amanat rakyat dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia.

Jakarta, batamtoday - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengawali tahun 2011, mengajak semua pihak untuk mengakhiri  intrik politik, yang mengarah fitnah politik maupun pendzaliman.  Cara-cara politik tersebut dinilai tak akan memajukan bangsa Indonesia bahkan sebaliknya membawa kemunduran bangsa.

Batam, batamtoday - Keberadaan dana advokasi program sebesar Rp 500 juta per tahun untuk pembangunan fisik bagi setiap anggota DPRD Kota Batam dianggap akan melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan eksekutif.