Politik

Batam, batamtoday - Setelah rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kepri 18 April lalu gagal, kader partai mempertanyakan kepastian untuk pelaksanaan. Kegalauan para kader partai terhadap pelaksanaan Musda II ini semakin membingungkan setelah usulan pelaksanaan diundur 7 Mei mendatang juga belum ada tanda kesiapan pelaksanaannya.

Batam, batamtoday - Tiga partai berbasis ideologi nasionalis yaitu Partai Nasional Demokrat (PND), Partai Nasional Republik (PNR), dan Partai Persatuan Nasional (PPN), akan turut meramaikan Pemilu tahun 2014 mendatang. Ketiganya telah mendaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Jakarta, batamtoday-Partai Golkar tidak goyang, gentar atau grogi dengan munculnya Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Partai Nasrep (Nasional Republik) karena pengaruhnya kecil. Golkar menyatakan siap bertarung dengan kedua yang dinilai merupakan sempalan dari partai pohon beringin kuning itu.

Jakarta, batamtoday -Dirjen Otda Djohermansyah Djohan meminta pemekaran wilayah menjadi daerah otonom baru kedepan diharapkan bisa menyelenggarakan pemerintahan daerahnya secara efektif. Sehingga diperlukan adanya daerah persiapan, dan tidak otomatis menjadi daerah otonom baru.

Jakarta, batamtoday - Setelah mendapat sanksi recall, dicopot sebagai anggota FKB DPR RI dan kini proses pergantian antar waktu (PAW) nya masih dalam proses, anggota Komisi I DPR RI A Effendy Choirie menerbitkan buku berjudul ‘Istiqomah Bersama Rakyat’.  Buku setebal 107 halaman ini mengisahkan kronologi dukungannya terhadap hak angket mafia pajak sampai mendapatkan sanksi recall.

Batam, batamtoday - Ada duo Nasdem, yang satu berbentuk Ormas dan yang satu lagi berbentuk partai politik (parpol).

Jakarta, batamtoday - Organisasi massa (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) akhirnya berganti baju dan merubah dirinya menjadi partai politik (parpol).

Batam, batamtoday - Ketua DPW PKS Kepri Ust. Abdurrahman Lc mulai menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggabungkan Kabupaten Natuna ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Menurutnya, alasan rentang kendali bukan alasan mendasar.