Politik

Jakarta, batamtoday - Aib kebobrokan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah pimpinan Presiden Luthfi Hasaan Ishaaq dan Anis Matta selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen)  terus dibuka sendiri oleh kadernya. Setelah pendiri PKS Yusuf Effendy mengungkapkan Lutfi, Anis dkk terutama dana haram dari Timur Tengah, kini giliran mantan Wakil Presiden Partai Keadilan (PK), sebelum berubah menjadi PKS ) Syamsul Balda mengungkapkan borok-borok lainnya.

Jakarta, batamtoday - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, dituduh 'ngentit" dana kampanye Adang Daradjatun pada pilkada Gubernur DKI Jakarta 2007 silam.

Jakarta, batamtoday  Keputusan DPP PKB  Muhaimin Iskandar me-recall dua anggotanya di DPR, Effendi Choirie (Gus Choi) dan Lily Wahid mendapat simpati dam empati dari para sahabatnya di DPR.

Jakarta, batamtoday - Para elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diantaranya, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Sekjen Anis Matta dilaporkan salah seorang pendiri PKS yaitu Yusuf Supendi ke BK DPR RI, mulai dari tuduhan ancaman, upeti, dan penggelapan.

Jakarta, batamtoday - Untuk meyakinkan kebenaran alasan keputusan DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam merecall dirinya dan Effendy Choirie, yang tiba-tiba sudah sampai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lily Wahid menantang, agar Muhaimin dkk melakukan sumpah dengan Al-Quran.

Jakarta, Batamtoday - Tiga partai besar, Demokrat, Golkar dan PDIP,  kemungkinan akan mengajukan jago masing-masing untuk merebut Kota Jakarta dengan memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta.

Batam, Batamtoday - Pengacara Bonaran Situmeang, SH, tidak lama lagi nampaknya akan beralih posisi menjadi bupati, setelah dia bertarung pada pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng) berpasangan dengan Sukran Tanjung dan diperkirakan unggul mutlak dari dua calon lainya, di atas 50 persen suara.

Jakarta, Batamtoday - Effendi Choirie dan Lily Wahid,  dua anggota DPR dari fraksi PKB siang pukul 12.00 WIB ini rencanya akan menghadap pimpinan DPR terkait adanya surat pemecatan dari PKB yang dinilai keduanya cacat hukum karena tidak melalui keputusan pimpinan DPR.