Politik

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mengingatkan PT ASKES untuk segera menyusun konsep BPJS Kesehatan dan menyerahan ke DPR sebagai masukan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan paling lambat bulan April tahun 2012 ini. 

JAKARTA, batamtoday - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota mendata ulang serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di wilayahnya. Pendataan ini dilakukan untuk memperkuat keterwakilan SP/SB di dewan pengupahan saat melakukan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimun sektoral kabupaten/kota (UMSK) di tahun-tahun mendatang. 

JAKARTA, batamtoday-Den Yealta dan Razaki, Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau yang mendaftar sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2012-2017 lolos seleksi tahap kedua, sementara Ferry M Manalu gagal. Den dan Razaki lolos setelah mengikuti tiga rangkaian seleksi meliputi test kesehatan, pskilogi dan pengetahuan menyangkut penyelenggaraan pemilu

BATAM, batamtoday - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Agil Siradj menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak memiliki agenda menggulingkan pemerintahan namun senantiasa selalu kritis terhadap pemerintah. 

JAKARTA, batamtoday - Dengan tidak dijadikannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin membuat kredibilitas lembaga tersebut sebagai institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi mulai diragukan. 

BATAM, batamtoday - Sejumlah pengurus DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepri yang menyoal legalitas Rusmini Simorangkir sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW diminta untuk mempertanyakannya langsung ke DPP.

BATAM, batamtoday - Masih sehari sejak dikabarkan memegang sementara mandat kepemimpinan DPW LIRA Kepri, posisi Rusmini Simorangkir sudah digoyang. Sejumlah pengurus teras DPW LIRA Kepri mempersoalkan keabsahan Rusmini sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil).

JAKARTA, batamtoday - Direktur Mitra Peduli Indonesia (MPI) Efri S. Bahri berharap tahun 2012 ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dalam penanganan fakir miskin. Untuk itu, ia minta pemerintah memprioritaskan program penanganan fakir miskin. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Untuk itu, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU No.13 Tahun 2011 perlu disegerakan.