Politik

JAKARTA, batamtoday - DPR menilai penundaan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat ego elit partai politik di Bumi Serambi Mekah itu. Sehingga dapat  merusak kemajuan demokrasi yang telah dibangun, yang sempat memunculkan mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Irwandi Yusuf menjadi gubernur.

JAKARTA, batamtoday - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menargetkan rancangan undang-undang (RUU) pemerintah daerah (pemda) rampung pada September mendatang. Pada 2012, diharapkan aturan tersebut dapat diundangkan. Mendagri Gamawan Fauzi, Selasa (23/8) mengatakan, pihaknya masih membahas 13 isu krusial dalam RUU tersebut, termasuk di antaranya terkait soal moratorium pegawai negeri sipil (PNS).

JAKARTA, batamtoday - Mendagri meminta para gubernur, walikota dan bupati untuk mematuhi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri mengenai penghentian sementara atau moratorium rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS).  Hal itu dilakukan untuk menata kepegawaian terutama dalam hal distribusi di kabupaten/kota dalam satu provinsi agar tidak terjadi kekurangan satu dengan lainnya

BATAM, batamtoday - Pelayanan informasi publik di Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepri masih minim. Bahkan, masyarakat yang ingin mendapatkan informasi kerap dipingpong oleh pejabat publik.

BATAM, batamtoday - Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) tahun 2011 akan disahkan pada pekan pertama September 2011. Hal tersebut terjadi karena dokumen kebijakan umum anggaran baru akan diserahkan Pemerintah Provinsi Kepri kepada DPRD Kepri pada pekan ini atau paling lambat sebelum cuti bersama diberlakukan.

JAKARTA, batamtoday - Ketua F-PKB MPR Lukman Edy mengatakan, kebijakan publik saat ini tidak memiliki wawasan kebangsaan dan cenderung hanya menjadi alat bagi partai politik (parpol) untuk mencapai kekuasaan, termasuk diantaranya dalam menetapkan Perda diberbagai daerah.

JAKARTA, batamtoday - Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, telah melengkapi berkas verifikasi partai politik ke Kemenkum dan HAM pada Selasa (22/8) dan langsung diterima oleh Dirjen AHU Kemenkum  dan HAM Haidir. Berkas-berkas PKBN tersebut diangkut dua truk boks diesel yang terdiri dari dari 41 kontainer plastik berukuran 100 x 50 cm.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban mengatakan, jika mau konsisten terhadap UU maka kondisi multi partai harus dipertahankan. Diharapkan msayarakat pun tidak terjebak dengan sistem presidensial yang dikaitkan dengan parliementary thrashold (PT).