Politik

JAKARTA, batamtoday - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah menuding La Ode Ida telah merubah lembaga DPD menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat terbesar di dunia yang dibiayai oleh negara. Dirinya pun menyarankan anggota-anggota DPD untuk mempertanyakan kepemimpinan La Ode yang lebih banyak merugikan DPD secara kelembagaan daripada membawa keberhasilan lembaga itu memperjuangkan kewenangan yang lebih besar.
 

BATAM, batamtoday - DPRD Kota Batam akan menginvestigasi pungutan pajak daerah karena diduga mengalami kebocoran akibat adanya "kongkalikong" antara pemerintah kota dengan pengusaha.

BATAM, batamtoday - Ketua DPRD Batam menilai pungutan donasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Batam per 1 Oktober 2011 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bermanfaat bagi pembangun daerah.

BATAM, batamtoday - Bukannya mengupayakan peningkatan pemasukan daerah, Pemerintah Kota Batam malah mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012 turun ke angka Rp1,2 Triliun atau Rp200 miliar lebih kecil dari APBD 2011.

LINGGA, batamtoday – Sekian lama sejak Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disahkan, namun biaya tarif air PDAM di Lingga masih berbeda karena hingga saat ini penetapan tarif belum dilakukan yang berimplikasi negatif terhadap PAD Lingga.

KARIMUN, batamtoday - Tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karimun dinilai tak pantas dinaikkan mengingat pelayanan rumah sakit tersebut masih perlu ditingkatkan.

KARIMUN, batamtoday - Tarik ulur tentang Perda Retribusi dalam Sidang Paripurna DPRD Karimun, Jum'at (30/9/2011), akhirnya membuahkan hasil. Perda Retribusi disahkan, dengan catatan mengenai kenaikan tarif jasa pelayanan RSUD.

JAKARTA, batamtoday - Setelah beberapa pimpinan Badan Anggaran DPR menolak memenuhi panggilan KPK, KPK ”membalas” penolakan tersebut dengan menolak panggilan DPR. Dua kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan publik. Dua institusi negara yang diharapkan memberi contoh ketaatan terhadap hukum justru mempertontonkan arogansi dan pengbangkangan terhadap mekanisme resmi kenegaraan. Dapat dikatakan bahwa baik KPK maupun Banggar DPR sama-sama bersikap kekanak-kanakan.