Politik

TANJUNGPINANG, batamtoday - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, secara resmi mulai melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang (Pilwako) pada sejumlah unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, partai politik dan LSM, berlangsung di Hotel Bintan Plaza, Senin (23/4/2012).  

TANJUNGPNANG, batamtoday - Sejumlah warga Desa Selayar dan Penuba Kabupaten Lingga memrotes perubahan nama Kecamatan Selayar hasil pemekaran menjadi Kecamatan Lingga Barat. Mereka mendatangi Gubernur dan Biro Pemerintahan Kepulauan Riau untuk menyampaikan protes pada Sabtu (21/4/2012).

JAKARTA, batamtoday – Biaya kampanye untuk pemilukada dinilai sudah saatnya diatur lebih tegas. Karena, dalam pelaksanaannya pesta demokrasi tingkat daerah itu telah menyuburkan praktik korupsi di daerah.  

BATAM, batamtoday - Kontradiksi pertumbuhan ekonomi 2011 yang begitu tinggi yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran menjadi salah satu catatan Pansus LKPj Wali Kota yang disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (18/4/2012).

BATAM, batamtoday - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan nampaknya menganggap sorotan DPRD Batam terhadap tiga SKPD yang dipimpinnya terkait penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bukan persoalan serius.

BATAM, batamtoday - DPRD Batam menyoroti penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan membentuk panitia khusus (Pansus) tersendiri.

JAKARTA, batamtoday - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya tak terganggu dengan manuver Partai Demokrat yang mendekati Partai Gerindra dan Partai Hanura terkait dugaan bakal merapatnya kedua partai oposisi tersebut ke koalisi. Tapi PDIP menyatakan tidak akan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. 

JAKARTA, batamtoday - Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Didi Supriyanto mengajukan uji materi terkait beberapa pasal. Antara lain, pasal 208 dan turunannya yang mengatur mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 3,5 persen dan berlaku nasional.