Politik

JAKARTA, batamtoday -  Dengan disahkannnya RUU Intelijen menjadi UU oleh DPR dan pemerintah saat ini diharapkan seluruh intelijen Negara tidak sewenang-wenang dan kerjanya bisa dikontrol langsung oleh masyarakat. UU ini merupakan yang terbaik dari yang terburuk dari sebuah UU Intelijen, daripada tanpa UU di mana selama ini kerja-kerja intelijen dianggap banyak melanggar hak asasi manusia.

BATAM, batamtoday - Seluruh fraksi di DPRD Kota Batam menyetujui pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dan pelaku usaha.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membenarkan Cicip Syarif Sutardjo, Wakil Ketua Umum Golkar  menjadi salah satu calon menteri yang diajukan partainya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cicip akan diplot untuk menggantikan Menko Kesra Agung Laksono apabila ada resuffle kabinet dalam waktu dekat

JAKARTA , batamtoday- Meski mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, namun DPR akhirnya mengesahkan undang-undang (UU) Intelijen Negara dan UU Komisi Yudisial (KY). Sembilan fraksi di DPR sepakat dengan UU yang menjadi payung hukum bagi intelijen dan UU KY diharapkan untuk penguatan terhadap KY sebagai lembaga pengawas hakim.

JAKARTA, batamtoday - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menuding isu perbatasan Republik Indonesia-Malaysia sebagai pengalihan isu terkait Badan Anggaran (Banggar) DPR. Alasannya, tidak mungkin suatu negara sembarangan menggeser patok batas wilayah.

JAKARTA, batamtoday - Dugaan terjadinya pencaplokan wilayah Republik Indonesia (RI) di Kalimantan Barat, membuat geram Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq. Dia meminta pemerintah RI bertindak tegas.

JAKARTA, batamtoday - DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. DPR akan mempertanyakan masalah Malaysia yang diduga mencaplok wilayah Republik Indonesia (RI) di Kalimantan Barat.

JAKARTA, batamtoday -Keputusan Komite Etik KPK benar-benar mengecewakan masyarakat. Sulit memahami bagaimana Komite Etik KPK bisa mentolerir tindakan Chandra M Hamzah yang secara terang-terangan mengakui pernah melakukan pertemuan 'non official' dengan politisi partai berkuasa hingga empat kali.