Politik

JAKARTA, batamtoday – Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp4.500 menjadi Rp6 ribu per liter akan berdampak pada peningkatan jumlah fakir miskin. Akibatnya beban pemerintah untuk penanganan fakir miskin akan semakin berat. 

MATARAM, batamtoday- Ketetapan MPR yang saat ini berjumlah 14 buah dan masih berlaku, harus menjadi sumber hukum formal dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, empat pilar kebangsaan akan masuk dalam kurikulum siswa dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas seperti pada masa Orde Baru (Orba).

JAKARTA, batamtoday - Rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dihindari lagi ,dikarenakan keadaan harga minyak dunia yang makin tinggi sehingga akan memerlukan serapan dana APBN yang cukup besar untuk mensubsidi BBM nasional. 

BATAM, batamtoday - Perwakilan buruh PT Nutune Batam yang menolak pesangon paket 1N bersama pihak manajemen menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Batam, untuk membahas permasalahan pesangon tersebut, Jumat (9/3/2012) sekitar pukul 09.00 WIB. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Gubernur Provinsi Kepri HM Sani kembali melakukan reshuffle unsur kepala dinas, badan dan kantor eselon II dan III dalam rangka rotasi, mutasi, promosi, bahkan pemberhentian dari jabatan karena pensiun. 

JAKARTA, batamtoday-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertekad memenangkan pemilu legislatif (pileg) di seluruh wilayah Sumatera agar masuk tiga besar pada Pemilu 2014. Target tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2012 pada 5-7 Maret di Hotel, Bidakara Jakarta.

JAKARTA, batamtoday-Permasalahan rakyat pedesaan, yakni kemiskinan dan kelaparan terus terjadi di seluruh dunia. Lebih dari 700 juta jiwa penduduk desa sebagai produsen pangan justru menjadi objek penderita—sebagai pengidap kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

JAKARTA, batamtoday – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lagi-lagi mendapat penolakan. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding rencana tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, dalam aturan tersebut, masyarakat mendapatkan jaminan untuk dapat menikmati hasil-hasil sumber daya alam yang terkandung, seperti air, udara, dan bahkan minyak.