Ranperda Naker Punya Empat Kekhususan

Ranperda Naker Punya Empat Kekhususan

Oleh : ypn/dd

Selasa | 02-10-2012 | 17:37 WIB

Rusmini Simorangkir, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Naker.

BATAM, batamtoday - Meskipun gagal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam hari ini, Selasa (2/10/2012), namun diketahui bahwa Ranperda tentang Penyediaan Ketenagakerjaan (Naker) memiliki empat kekhususan yang diyakini dapat memerbaiki berbagai masalah ketenagakerjaan di kota ini.

Rusmini Simorangkir, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Naker mengatakan, Pansus yang dibentuk pada 10 Oktober 2011 lalu itu mengalami berbagai kendala dalam melakukan pembahasan karena begitu banyaknya masalah ketenagakerjaan di Kota Batam.

Namun demikian, setelah mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Apindo, Kadin, asosiasi penyedia tenaga kerja, serikat pekerja, PHRI, asosiasi perusahaan galangan kapal, Himpunan Kawasan Industri dan para akademisi, akhirnya Ranperda berhasil disusun.

"Pansus membuat sistem dan perangkat yang bisa kami katakan sebagai kekhususan dari Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini," katanya.

Yakni pertama adalah diaturnya perencanaan dan sistem terpadu ketenagakerjaan.

Dengan adanya ketentuan ini, pemda wajib membuat perencanaan tenaga kerja yang memuat sedikitnya mengenai persediaan ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan arah kebijakan serta strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan.

"Perencanaan tersebut disusun dalam dua kategori, yaitu perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 tahun dan perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 tahun," sambungnya.

Yang kedua adalah pembinaan hubungan industrial. Dimana Ranperda ini diatur cukup detil pembinaan hubungan industrial seperti Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) dan LKS Tripartit.

Dan ketiga adalah soal outsourcing. Dimana Ranperda ini diatur berbagai ketentuan yang menjamin hak-hak pekerja/buruh serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta pekerjaan yang boleh diserahkan pada penyedia jasa tenaga kerja.

Sedangkan kekhususan keempat yakni diaturnya keberadaan sebua tim perlindungan investasi dan tenaga kerja.

"Tim ini beranggotakan dinas tenaga kerja, badan penanaman modal, dinas perindustrian dan perdagangan, BP Batam, kepolisian, perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja yang berfungsi konsultasi dan fasilitasi," jelasnya.

TERKINI
POPULER

Polsek Tebing Tinggi Berbagi Kasih, Salurkan 100 Paket Sembako Masyarakat dan Panti Asuhan

Pemkab Bintan Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Jalan Saat Libur Nataru

Aksa Halatu Pertanyakan Pemberian Anugerah Sejumlah Tokoh pada HJB ke-195

Semangat Nataru, Perumnas Gelar Aksi Sosial dan Tawarkan Berbagai Promo Hunian

Perayaan Natal 2024, Puan Ajak Masyarakat Nyalakan Lentera Kasih Perdamaian dan Toleransi

Target Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Diprediksi Bakal Stuck di Angka 5 Persen

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi, Bukan Pemilihan Langsung

Akhirnya, Kubu RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK