Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dua Tahun Pasangan Sani-Soerya

Percepat Pembangunan NAL dan Tuntaskan Proyek Dompak
Oleh : dodo
Kamis | 23-08-2012 | 14:44 WIB
Sani-Soerya.gif Honda-Batam

TANJUNGPINANG, batamtoday - Tepat 19 Agustus 2012 yang lalu, HM. Sani dan HM. Soerya Respationo telah menjalani roda kepemimpinannya selama dua tahun. Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepulauan Riau menilai kepemimpinan Dua HMS belum begitu optimal dan diharapkan mampu mempercepat pembangunan Natuna, Anambas dan Lingga serta bisa menuntaskan proyek Dompak.


Hal tersebut seperti diungkapkan Sekretaris Umum PD KAMMI Kepulauan Riau, Ramli Muasmara yang juga merupakan mantan Ketua BEM STAI Miftahul Ulum. Menurutnya, selama dua tahun Dua HMS memimpin Kepulauan Riau, budaya seremoni begitu terasa melekat dan menghiasi kepemimpinan mereka.

"Pekerjaan rumah pembangunan propinsi Kepulauan Riau masih relatif banyak, kita berharap tiga tahun ke depan Dua HMS bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu sebelum terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Ramli Muasmara, Kamis (23/8/2012).

Selain itu, KAMMI Kepulauan Riau juga melihat ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi oleh Pemprov Kepulauan Riau saat ini.

Pertama belum dimanfaatkannya secara optimal keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia padahal secara historis Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia merupakan satu rentetan yang sama.

Kedua, masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini dapat dilihat betapa pesatnya pembangunan ekonomi kota Batam dan Tanjungpinang sementara lainnya Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga dan Anambas pembangunannya masih relatif lambat belum terintegrasi dan terakselerasi dengan baik.

Ketiga, belum maksimalnya pengelolaan SDA secara maksimal terutama sumber daya kelautan dan pertambangan sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai PDRB daerah.

Keempat, kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik, air bersih bagi kegiatan rumah tangga maupun dunia usaha, sehingga memperlambat pengembangan investasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kelima, belum berkembangnya sektor pertanian karena selama ini dapat dilihat pasokan pertanian masih didatangkan dari daerah atau propinsi lain sebut saja Jambi, Sumbar dan Sumatera Utara.

Keenam, lemahnya organisasi dan manajemen koperasi dan UMKM serta terbatasnya askes ke pasar dan sumber-sumber permodalan.

Ketujuh, regulasi FTZ yang semakin rumit. Kedelapan, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kepulauan Riau. Kesembilan, kurangnya tenaga medis dan alat kesehatan terutama di Puskesmas pembantu di berbagai daerah hinterland yang ada dan beragam permasalahan lainnya.

Terpisah, Ketua Umum KAMMI Kepulauan Riau, Raja Dachroni yang juga merupakan mantan Ketua BEM STISIPOL Raja Haji mengungkapkan jika diinventarisir masalah pembangunan Kepulauan Riau jelas akan ditemukan varian masalah pembangunan yang begitu pelik.

"Itu saya pikir merupakan tugas Dua HMS dan SKPD untuk membenahinya, tentunya SKPD harus serius dan sama frekuensinya dengan gubernur dan wakil gubernur, namun untuk saat ini pemerataan pembangunan seperti percepatan pembangunan NAL dan penuntasan masalah proyek Dompak memang harus segera diselesaikan," tutup Dachroni.

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB