BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam diminta mempercepat pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012 ke DPRD guna mengantisipasi potensi pengaruh kenaikan harga BBM terhadap pembangunan daerah. 

Asmin Patros, Ketua Fraksi Golkar DPRD Batam mengungkapkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi harus disikapi lebih cepat oleh pemerintah kota dalam penyusunan anggaran daerah. 

“APBD-P harus diajukan lebih awal. Kalau bisa Juni,” ujarnya, Jumat (16/3/2012). 

Asmin mengatakan, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM dari Rp4.500 ke Rp6.000 upah minimum kota (UMK) yang dibahas tahun lalu menjadi tidak berguna. 

“UMK kemarin jadi tidak ada artinya. Yang paling merasakan dengan adanya rencana kenaikan ini pasti masyarakat,” jelasnya. 

Kenaikan harga BBM menurutnya akan diikuti dengan semakin tingginya harga kebutuhan pokok. 

Harga sembako di kota itu dipastikannya akan ikut naik, begitu juga dengan ongkos transportasi. Itu menjadi salah satu alasan dia meminta pemkot mengajukan APBDP lebih cepat. 

Syukurnya, lanjut Asmin, kenaikan harga BBM diperkirakannya tidak akan berdampak negatif terhadap jumlah pendapatan asli daerah (PAD), justru pendapatan akan meningkat dengan adanya pajak BBM. 

“PAD pasti bertambah. Karena pajak BBM akan naik juga,” jelasnya. 

Ia mengatakan, dari sudut pandang sebagai masyarakat biasa, dirinya menilai kebijakan yang diambil pemerintah kali ini tidaklah populis. 

“Kalau ditanya sebagai anggota dewan ya saya menilai kebijakan ini sangatlah berat. Karena kenaikan ini dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi di Eropa saat ini,” ujarnya. 

Meskipun kenaikan harga BBM ini kemungkinan besar akan dilakukan, Asmin berharap kepada para pengusaha dan pedagang untuk tidak terlalu menekan harga kepada masyarakat. 

“Saya berharap pedagang tidak terlalu tinggi marjinnya dalam menjual barang kepada masyarakat. Karena masyarakat pasti akan merasakan beban yang sangat berat dengan kenaikan BBM nanti,” katanya.