Dikritisi Penggunaan DAK, Wali Kota Batam Santai Saja

BATAM, batamtoday - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan nampaknya menganggap sorotan DPRD Batam terhadap tiga SKPD yang dipimpinnya terkait penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bukan persoalan serius.

Ahmad Dahlan mengatakan dalam pelaksanaan LKPj tiap tahunnya selalu mendapat catatan strategis dari DPRD dan itu hanya diteruskan ke pemerintah kota untuk ditindaklanjuti.

"Tidak ada yang aneh. Cuma memang DAK ini langsung dari pusat ke SKPD terkait. Jadi sebetulnya secara institusional merasa bahwa ini suatu perhatian yang besar terhadap SKPD yang terima DAK. Biar pengawasannya lebih baik. Staf lebih terkontrol," katanya, Rabu (18/4/2012).

Sebenarnya, pembahasan LKPj kali ini terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya karena DPRD merekomendasikan pembentukan pansus sebagai tindaklanjut.

Apalagi ketiga pansus yang diprioritaskan adalah SKPD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Namun, menurut Dahlan, kendala pelaksanaan DAK hingga tidak bisa 100% adalah karena masalah waktu. Dimana waktu penyaluran DAK biasanya sudah mepet ke akhir tahun anggaran. Selain itu, besaran DAK juga sering tanpa diketahui tetapi tiba-tiba sudah turun.

"Kinerja mereka bagus. Ketiga SKPD itu punya tugas ganda jadinya. Dari APBD juga APBN. DAK ini waktunya kadang mepet. Tapi situasional. Dengan begini bisa efektivitas dalam pelaksanaan sehingga akan lebih baik serapannya," ujar Dahlan.

Adapun program Dinas Pendidikan dari DAK yang tidak 100 persen yaitu peningkatan SD/SMP dengan anggaran Rp15,594 miliar, hanya terrealisasi Rp3,150 miliar dengan realisasi fisik 17,56 persen dan keuangan 20,21 persen.

Selain itu, pembangunan peningkatan SD/SMP dengan anggaran Rp 19,199 miliar juga hanya terrealisasi Rp 15,161 miliar, dimana secara fisik selesai 35,15% dan keuangan 78,97 persen.

Sementara yang menjadi catatan untuk Dinas KP2K yaitu peningkatan sarana perikanan tangkap dengan anggaran Rp 6,305 miliar, terealisasi hanya Rp5,069 miliar dengan realisasi fisik 91,88 persen dan keuangan 80,41 persen.

---