Opini

Oleh DR. Ade Reza Hariyadi

PERKEMBANGAN penyebaran Covid-19 di Indonesia yang belum terkendali telah mendorong pemerintah merilis kebijakan baru guna mengefektifkan langkah penanganan wabah dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Oleh Almira Fadhillah

BISA dipahami bahwa upaya pemerintahan sekedar menghimbau masyarakat untuk tidak mudik, bukan melakukan pelarangan merupakan dalam rangka menenangkan masyarakat di masa pandemi covid-19.

Kekhawatiran ini berdasarkan pertimbangan pemerintahan apabila terjadi kepanikan di masyarakat bisa berakibat kericuhan yang justru lebih besar resiko buruknya. Namun bagai pisau bermata dua, himbauan larangan mudik ini justru mendapat kritik keras terhadap beberapa elemen masyarakat.

Oleh Iqbal Fadillah

SURAT edaran Pemprov Jabar yang mencantumkan nama organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam upaya penanggulangan Covid-19 menuai kontroversi.

Dikutip dari suarajabar.id, dalam surat bernomor 443/1799/Pemkasm yang dikeluarkan 6 April 2020 ditandatangani oleh Sekda sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, menerangkan Pemprov Jabar mengajak organisasi masyarakat untuk bahu membahu menanggulangi Pandemi Covid-19.

Oleh Toni Ervianto

HOAKS atau berita palsu rupanya tidak hanya meramaikan jagat politik, namun juga marak dalam suasana pandemi Covid-19.

Celakanya, hoaks tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga telah menjadi fenomena global. Berita palsu tentang Covid-19 yang dapat menyebar melalui jaringan 5G telah mengakibatkan aksi pembakaran sejumlah menara BTS 5G di Belanda dan Inggris.

Oleh DR. Ade Reza Hariyadi

DATA Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum menunjukkan tren yang meyakinkan tentang penurunan kasus terinfeksi.

Secara nasional, terkonfirmasi kasus positif Covid-19 sejumlah 7.418 orang, 913 orang sembuh, dan 635 orang meninggal dunia (22/4/20).

Oleh Teguh Amirudin

DI TENGAH pandemi COVID-19, radikalisme beserta sekutunya terus bekerja dalam "senyap" secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Radikalisme adalah sikap keras yang bertentangan dengan sikap moderat dalam beragama. Radikal dengan segala bentuk kesesatan yang ada membuat perilaku ekstrim yang menilai diri atau golongan sendiri paling benar.

Oleh Almira Fadhillah

DAERAH Khusus Ibukota Jakarta menjadi daerah pertama yang melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tepatnya tanggal 10 April 2020 Jakarta kali pertama menerapkan PSBB.

Kemudian, disusul daerah-daerah yang seperti Depok, Bogor, Bandung, Bekasi, Pekanbaru, Tanggerang, dan Makasar. Sejauh ini, masih ada beberapa daerah yang sudah dan berniat mengajukan PSBB ke pemerintahan pusat.

Oleh Yitno Roto Suprayogitomo

PERWAKILAN serikat buruh baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu membahas mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Perwakilan serikat buruh yang hadir di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silalaban.