Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Fatwa Ulama untuk Cegah Penularan Covid-19

11-05-2020 | 10:30 WIB

Oleh Rahmat Soleh

VIRUS Covid-19 belum lagi pergi dari Indonesia dan korbannya masih saja bertambah. Untuk mencegah peyebarannya, ulama mengimbau umat islam untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta menaati fatwa MUI.

Covid-19 adalah virus mematikan yang belum ada vaksinnya. Ketika sakit corona, maka dada akan sesak dan hilang selera makan dengan drastis. Pasien juga wajib diisolasi di ruangan khusus.

Perpu Memperlemah Pengawasan Pilkada

10-05-2020 | 20:05 WIB

Oleh Kaka Suminta

MENYIKAPI terbitnya Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Indonesia melihat adanya pelemahan dalam hal pengawasan pemilihan (pilkada).

Sebagaimana kita ketahui diterbitkan pemerintah untuk memberikan payung hukum bagi penundaan Pilkada serentak 2020 dan Pelaksanaan Pilkada Lanjutan Pilkada, akibat adanya wabah pandemik Covid-19, memberikan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Perpu dimaksud, sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pilkada lanjutan, yang pemungutan suarannya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020, atau dilaksanakan sesuai dengan kondisi pandemik yang berkembang.

Stimulus Ekonomi Bagi Perusahaan yang Tak PHK Karyawannya

08-05-2020 | 11:02 WIB

Oleh Edi Jatmiko

PANDEMI Covid-19 tidak saja berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu sistem perekonomian. Presiden Joko Widodo mengatakan akan berbagai stimulus ekonomi kepada perusahaan yang berkomitmen tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Pandemi covid-19 membuat beberapa perusahaan ataupun industri terpaksa mem-phk karyawannya karena menurunnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, perusahaan pun juga terdampak oleh kebijakan work from home dimana masyarakat dihimbau untuk belajar dari rumah.

Prioritaskan Kartu Pra Kerja untuk Korban PHK

07-05-2020 | 10:12 WIB

Oleh Indah Rahmawati

KARTU pra kerja sudah diluncurkan sejak 11 april 2020. Peminatnya membludak, sudah 8 juta orang mendaftar via situs. Presiden minta kartu ini diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, yakni korban PHK.

Kartu pra kerja adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Program ini beda jauh dengan yang di luar negeri.

Zona Merah di Kepri

06-05-2020 | 13:53 WIB


Oleh Iskandar Zulkarnaen SIP, M.Phil

"YANG menentukan zona merah adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang dikompilasi dinas kesehatan provinsi," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto atau yang akrab disapa Yuri seperti dikutip detik com.

Dia menjelaskan, penentuan suatu kawasan berstatus zona merah atau tidak, didasari kajian epidemiologi (ilmu tentang penyebaran penyakit menular) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dikompilasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing.

Jurus Menang Melawan Hoax Covid-19

06-05-2020 | 09:56 WIB

Oleh Yuri Utari

PANDEMI Virus Corona (Covid-19) sampai saat ini masih mewabah di Indonesia, dengan kemungkinan angka kasus bisa terus bertambah. Hingga saat ini para peneliti masih mempelajari mengenai Virus Corona dan belum menemukan obatnya.

Banyak berita hoaks yang disebarkan di media sosial terkait Virus Corona. Terlebih, masyarakat Indonesia terlalu mudah untuk menerima dan menyebarkan berita yang belum jelas kepastiannya, padahal bisa jadi berita yang disebar merupakan berita bohong atau berita hoaks.

Literasi dan Patriotisme, Obat Virus Hoaks Covid-19

05-05-2020 | 10:28 WIB

Oleh Joko Waryono

INFOFRMASI tentang Covid-19 selalu menjadi daya tarik tersendiri sehingga beragam berita berkaitan dengan virus ini selalu disuguhkan oleh media.

Informasi Covid-19 selalu berubah dengan cepat, baik informasi positif yang bermanfaat bagi masyarakat maupun informasi negatif yang cenderung menyesatkan dan menjerumuskan masyarakat.

ASN Nekat Mudik, Sanksi Tegas Menanti

04-05-2020 | 12:20 WIB

Oleh Deka Prawira

PEMERINTAH telah mengeluarkan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik pada momentum Lebaran dan Idul Fitri 1441 H. Larangan mudik tersebut dikeluarkan untuk mencegah penularan Covid-19 ke berbagai daerah lain di luar Jakarta. ASN yang nekat mudik akan mendapat sanksi tegas.

Mudik adalah tradisi masyarakat di Indonesia yang dilakukan di akhir bulan ramadhan. Namun di tengah pandemi covid-19, kegiatan ini malah berbahaya, karena bisa menyebabkan tersebarnya virus corona. Pemudik yang berasal dari kota berzona merah bisa membawa virus ke desa kelahirannya lalu menularkannya ke banyak orang.