Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Membaca Kendala Pembahasan Revisi UU Otsus Papua

18-04-2020 | 14:17 WIB

Oleh Damayanti

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada 22 Januari 2020 menekankan, bahwa pihaknya tetap concern untuk menyelesaikan pembahasan perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Hal ini dijadikan perhatian utamanya, mengingat UU yang lama hanya berlaku selama 20 tahun. Itu berarti, di tahun 2021, kebijakan mengenai Otsus tidak lagi memiliki landasan hukum di Papua.

Prediksi Pendadakan Strategis di Tengah Wabah Corona

18-04-2020 | 13:16 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PENDADAKAN strategis adalah suatu terminologi dalam intelijen, yang berarti suatu aksi yang cepat, tidak terduga dan berdampak fatal. Aksi tersebut terjadi karena ketidakmampuan dalam melakukan deteksi dini dan cegah.

Untuk mengantisipasi pendadakan strategis, intelijen harus bisa memikirkan berbagai kemungkinan serta skenario terburuk yang akan terjadi di masa sekarang dan masa depan.

Saat Pandemi Covid-19, Hoax Masih Marak di Indonesia

18-04-2020 | 12:40 WIB

Oleh Aziz

INDONESIA hari ini tidak hanya sedang terkena wabah besar Virus Corona (Covid-19), akan tetapi dengan masuknya wabah tersebut, Indonesia juga sedang diserang dengan isu-isu hoaks.

Hoax tersebut banyak bermunculan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu sebanyak 1.125 isu hoaks sebagaimana data yang dihimpun oleh MenKominfo RI.

Implikasi Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

17-04-2020 | 15:49 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PRESIDEN Joko Widodo melalui Keputusan No 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, menetapkan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pembahasan RUU Omnibus Law dan Pandemic Covid-19

17-04-2020 | 15:32 WIB

Oleh Almira Fadhillah

DI TENGAH masa pandemi covid-19 yang merisaukan masyarakat. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun, tindakan ini menimbulkan respon tanda tanya oleh beberapa kelompok masyarakat, mengingat RUU Cipta Kerja sedari awal kemunculannya memang menimbulkan pro kontra.

Dalih Ketua DPR RI Puan maharani, pelaksanaan ini merupakan kewenangan DPR dan sudah menjadi tugas DPR untuk teteap melaksanakan fungsi legislasi meski dilanda pandemi covid-19. Pembahasan RUU Cipta kerja tetap dilaksanakan karena mendasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang target waktunya sudah ditetapkan.

Abaikan Permintaan Gencatan Senjata KKB Papua

17-04-2020 | 14:16 WIB

Oleh Blasius Filipus TA

KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) Papua memberondong dua mobil patroli Satuan Tugas (Satgas) Amole, pasukan pengamanan objek vital area pertambangan PT Freeport Indonesia, Sabtu (11/4/2020).

Insiden itu terjadi di Mile 61, Jalan Tambah PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Ketika itu, dua mobil patroli Satgas Amole mengantar logistik ke pos-pos pengamanan.

Mendukung Gerakan Lawan Pandemi Covid-19

17-04-2020 | 13:32 WIB

Oleh Iqbal Fadillah

TAK ADA yang menyangka awal Tahun 2020 akan menjadi tahun cukup berat untuk dilalui hampir di seluruh Negara di dunia.

Bukan karena guncangan ekonomi global akibat perang dagang yang ekstreem maupun hegemoni kekuasaan Negara adidaya, melainkan dunia terancam akibat wabah virus penyakit yang bermula di suatu kota di China.

Mendesak Penerbitan Perppu Penundaan Pilkada 2020

17-04-2020 | 11:00 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PANDEMI Covid-19 yang dampaknya semakin membesar di Indonesia menjadi pertimbangan bahwa Pilkada 2020 perlu ditunda.

Besarnya dampak Covid-19 ini yang hampir merata di seluruh Indonesia disikapi oleh pemerintah dengan penetapan status bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 yang lalu.