Opini

Oleh Anastasia Rasti Wulandari SA

PEMBAHASAN RUU Omnibus Law yang sudah masuk dan dibahas dalam Baleg DPR RI masih terus mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sementara itu Presiden Jokowi sudah mengadakan pertemuan dengan tiga pimpinan organisasi buruh yang katanya berpengaruh seperti Said Iqbal, Elly Rosita S dan Andi Gani N untuk membahas Omnibus Law.

Oleh Edi Jatmiko

SEMBAKO seperti beras, gula, dan lain-lain adalah kebutuhan pokok masyarakat dan mereka membeli untuk stok selama Ramadhan. Walau ada pandemi Covid-19, namun pemerintah menjamin bahwa persediaannya sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu takut kehabisan pangan.

Ramadhan tahun 2020 ini berbeda, karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Ada himbauan untuk stay at home sehingga masyakat membeli beras, gula, dan sembako lain untuk persediaan selama sebulan, karena tidak boleh sering keluar rumah.

Oleh DR Ade Reza Hariyadi

PEMERINTAH dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law.

Hal ini sebagai respon terhadap aspirasi pekerja yang diwakili Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI, Said Iqbal, dan Presiden KSBSI, Elly Rosita Silalaban dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada 22 April 2020.

Oleh Fikri Syariati

DARI sembilan komponen strategis Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan), selain pandemi Covid-19, saya kira permasalahan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pada komponen Ekonomi dan Pertahanan Keamanan.

Pada komponen lain, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi sejumlah permasalahan, namun tidak terlalu fatal dampaknya sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada komponen Ekonomi dan Pertahanan Keamanan.

Oleh Dr. Ade Reza Hariyadi

PELAKSANAAN pemungutan suara Pilkada 270 daerah yang direncanakan digelar secara serentak pada 23 September 2020 mendatang tampaknya tidak mungkin direalisasikan akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengundur jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 atau bergeser sekitar 2 bulan 16 hari.

Oleh Yitno Roto Suprayogitomo

PADA pembukaan masa sidang III periode 2019—2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertimbangkan untuk melakukan revisi tata tertib DPR yang memungkinkan digelarnya rapat virtual untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang.

Sejumlah elemen masyarakat berpandangan model rapat virtual penyusunan undang-undang hingga tingkat pengambilan keputusan, justru menjauhkan semangat transparansi penyusunan produk hukum.

Oleh Daniel Filipus Kagawak

DAMPAK ekonomi akibat virus korona dirasakan 202.585 pekerja di DKI Jakarta. Mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa digaji.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 19.559 perusahaan melaporkan terkena dampak covid-19. Rinciannya, dari 16.198 perusahaan, terdapat 172.222 pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.

Oleh DR Ade Reza Hariyadi

PEMERINTAH bersama DPR akhirnya sepakat mengundur jadwal laksanaan 270 Pilkada serentak yang sedianya akan diselenggarakan pada 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Keputusan ini tentu saja sudah tepat mengingat Pilkada merupakan proses pembentukan kekuasaan politik di tingkat lokal yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dimana partisipasi masyarakat luas menjadi elemen penting.