Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Omnibus Law Ciptaker dan Peluang Lapangan Kerja Baru

10-03-2020 | 14:04 WIB

Oleh Randy Febriandi

PEMERINTAHAN Presiden Jokowi telah menginisiasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Draft tersebut merupakan komitmen tegas Pemerintah untuk mempermudah investasi yang mampu ciptakan lapangan kerja baru.

Pengerahan Pasukan TNI-Polri dan Kebutuhan Keamanan Papua

10-03-2020 | 12:41 WIB

Oleh Ade Reza Hariyadi

JIKA merujuk pada gelombang kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, seperti Sorong, Manokwari, Deiyai dan Jayapura pada akhir Agustus 2019, tampaknya tidak ada alasan yang masuk akal untuk menolak pengerahan pasukan TNI/Polri dari luar Papua guna memperkuat personel keamanan yang telah ada di Papua.

Mari Tetap Tenang Hadapi Virus Corona

09-03-2020 | 14:16 WIB

Oleh Alfisyah Kumalasari

PEMERINTAH Indonesia telah menyusun strategi guna menghadapi Virus Corona. Warga pun terus diimbau agar tetap tenang hadapi penyebaran wabah tersebut menyusul laporan bahwa RI positif virus corona.

Mengawasi Ketat Dana Otsus Papua

09-03-2020 | 13:28 WIB

Oleh Victor Alfons Jigibalom

KALANGAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Raker dengan Wakil Menkeu RI, 25 Februari 2020 lalu mencapai kata sepakat. Yaitu, agar Kementerian Keuangan RI mendorong daerah agar lebih memprioritaskan penggunaan dana Otsus Papua.

Kursi Jabatan Antam Novambar dan Bukti Karib Jokowi-Polri

07-03-2020 | 13:28 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Perwira tinggi Polri mengisi jabatan sipil tak bisa lagi disebut sebagai hal baru. Ada lebih dari tiga perwira tinggi Polri yang dipercaya mengisi jabatan sipil di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanti Sikap Tegas Pemerintah atas Anarkisme di Waropen Papua

07-03-2020 | 13:16 WIB

Oleh TW Deora

PULUHAN masyarakat di Kabupaten Waropen, Jumat (6/3/2020) pagi sekitar pukul 5.30 WIT melakukan pengrusakan kantor dan upaya pembakaran Bupati Waropen.

Pengerahan Pasukan TNI Polri dan Kebutuhan Keamanan Papua

06-03-2020 | 14:28 WIB

Oleh Ade Reza Hariyadi

JIKA merujuk pada gelombang kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, seperti Sorong, Manokwari, Deiyai dan Jayapura pada akhir Agustus 2019, tampaknya tidak ada alasan yang masuk akal untuk menolak pengerahan pasukan TNI/Polri dari luar Papua guna memperkuat personel keamanan yang telah ada di Papua.

Perlindungan HAM dan Keamanan Nasional dalam RUU Penyadapan

06-03-2020 | 14:04 WIB

Oleh Erlangga Pratama

MENURUT penjelasan Totok Daryanto, Wakil Ketua Baleg DPR RI periode 2014-2019, terdapat 13 UU yang mengatur soal penyadapan. Hal ini sama artinya dengan adanya 13 institusi negara yang melakukan kegiatan penyadapan/intersepsi dengan dasar aturan dan tata cara yang berbeda-beda.