Opini

Oleh Victor Alfons Jigibalom

CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari covid-19 dengan mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi jilid I, II, dan III.

Namun, CORE Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan tujuh poin penting untuk mengantisipasi semakin buruknya covid-19 menghantam perekonomian dalam negeri.

Oleh Amanda

PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan itu diambil sebagai solusi untuk mengatasi dampak ekonomi covid-19. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Beberapa bank pun telah siap menjalankan aturan tersebut.

Oleh Jelita Chantiqa

BERBAGAI lembaga swadaya masyarakat menyuarakan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial oleh DPR RI. Meski masa sidang telah dibuka, DPR diharapkan fokus pada penanggulangan wabah covid-19 lebih dulu.

Suara LSM itu bersambut. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendukung penundaaan antara lain RUU Cipta Kerja yang berskema omnibus law. Pasalnya, pembahasannya memerlukan keterlibatan banyak pihak dan rumit. Ada 79 undang-undang yang hendak dikompilasi dengan 11 klaster substansi pembahasan.

Oleh Mubdi Tio Thareq

DPR RI resmi melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dan disahkan melalui rapat paripurna, kemarin. Pembahasan akan dilakukan melalui Badan Legislasi (Baleg).

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan, melalui rapat konsultasi pengganti Bamus DPR pada 1 April, semua fraksi setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan melalui mekanisme Baleg.

Oleh Toni Ramadan

PERANG melawan Corona membutuhkan peran dari seluruh elemen bangsa. Perang ini tidak sepatutnya diletakkan sepenuhnya di pundak pemerintah dan para tenaga medis.

Masyarakat umum, kelompok agama, di dan sejumlah organisasi sipil lainnya juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam melawan virus pandemi ini.

Oleh Stefi Vellanueva Farrah

KEBERADAAN RUU Omnibuslaw yang akan 'membuldozer' obesitas atau overlapping regulasi di Indonesia yang selama ini menghambat percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia terus menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.

Wacana publik yang menggema lebih keras adalah pendapat dari kelompok yang kontra. Ada yang benar, tapi tidak semuanya.

Oleh Stanislaus Riyanta

SECARA resmi ormas Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan di Indonesia. Pada 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Oleh Yitno Roto Suprayogitomo

KEPUTUSAN untuk membawa RUU Cipta Kerja untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) dinyatakan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Pembahasan omnibus law jalan terus.

Selanjutnya, kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi, akan segera dibentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU ini.