Opini

Oleh Aldia Putra

SEKTOR Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak selama pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas wisata dihentikan, selain itu bus pariwisata juga tidak beroperasi selama pandemi.

Meski demikian new normal menjadi harapan baru bagi pelaku usaha di bidang pariwisata untuk bisa bekerja kembali secara produktif.

Oleh Dodik Prasetyo

DALAM Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo menunjukkan ketegasannya dengan beberapa kali menunjukkan tingginya suara. Secara tegas ia akan melakukan langkah apapun yang tidak biasa (extraordinary) untuk 267 juta rakyat Indonesia.

Dirinya juga mengkritik keras para pembantunya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya dengan menganggap situasi ini normal.

Oleh Raavi Ramadhan

MASA PSBB Transisi membuat banyak orang bergembira karena boleh beraktivitas kembali di luar rumah.

Namun masih ada yang salah kaprah dan lalai, mengira semua kembali normal, padahal masih transisi. Semua orang masih wajib pakai masker saat keluar rumah, walau hanya pergi ke warung tetangga dan harus menjaga kebersihan serta imunitas tubuh.

Oleh Alfisyah Kumalasari

ERA new normal yang dibuka oleh pemerintah sejak setelah lebaran, membawa angin segar bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Mereka berharap dengan diperbolehkannya masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, toko milik UMKM akan didatangi lagi oleh para pembeli. Sudah seharusnya kebijakan new normal memulihkan kondisi UMKM agar makin maju dan bangkit dari keterpurukan.

TAJUK ini sangat kontekstual, aktual dan reaktual terkait beragam peristiwa kelu dan kekinian yang menimpa bangsa ini. Sebagai penjelasannya dalam esai (Demokrasi Dajjal, 1/6/2020), dengan selogan "Rasa 65, Baunya 98", sudah pernah dijelaskan.

Istilah ini membangunkan alam bawah sadar jika berbagai peristiwa merepresentasikan sesuatu yang kontekstual, aktual dan reaktual.

Oleh Tino Rila Sebayang, S.IP, M.Si

Dialog di Pemerintah Pusat antara Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI mulai mencuat di permukaan publik dan media. Melalui kutipan Mendagri Tito Karnavian, dianjurkan bahwa Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di setiap daerah - dapat dipimpin oleh Kepala Daerah masing-masing. Namun, kritik dan saran mulai bermunculan. Pasalnya, jelang Pilkada Serentak di lebih 270 daerah di Indonesia, persoalan penanganan Covid ini dapat berpotensi dijadikan sebagai komoditas kampanye politik.

Tentu, apabila hal ini dilihat dari sudut pandang politis, maka kritik tersebut menjadi wajar untuk dilontarkan. Alih-alih ingin menangani wabah Covid, dapat saja berubah menjadi program politik - terutama bagi Petahana yang hendak berkontestasi di Pilkada Serentak mendatang. Bahkan, kandidat baru yang akan berkontestasi bisa saja ketinggalan start, akibat wewenang Kepala Daerah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 tersebut.

Oleh Zakaria

SAAT ini, Indonesia tengah memasuki musim peralihan menuju musim kemarau, musim yang dikenal sebagai pancaroba ini menjadi ancaman tersendiri bagi kesehatan masyarakat khususnya ancaman terhadap Demam Berdarah (DBD).

Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai infeksi ganda demam berdarah dan Covid-19 seiring belum meredanya pandemi wabah penyakit menular tersebut.

Oleh Rahmat Siregar

RANCANGAN undang-undang (RUU) HIP alias Haluan Ideologi pancasila yang diusulkan oleh DPR RI, mendapat penolakan dari masyarakat.

Pasalnya, RUU itu dianggap melecehkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Masyarakat pun mengapresiasi sikap Pemerintah yang menjamin bahwa RUU ini ditunda.