Opini

Oleh Ismail

PADA 30 April nanti, para buruh berencana hendak menggelar aksi untuk menuntut pembatalan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, namun aksi tersebut dipastikan sudah tidak jadi digelar lantaran tuntutannya sudah dipenuhi.

Masyarakat pun mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang pro buruh dan mampu mendengar tuntutan masyarakat.

RILIS terbaru organisasi kesehatan dunia, WHO yang tersebar, dan banyak dikutip media menyebutkan bahwa, C-Songolas [Covid-19] bukan buatan manusia. Pertanyaannya: lalu buatan siapa?

Esai akhir zaman "Gaya Tawaf" ini, tak hendak menjawabnya. Esai ini berupaya mengulas-kilas keterhubungan tawaf dan gaya yang mengitarinya. Hemat saya, tawaf dan akhir zaman, tidak hanya memiliki keterhubungan imanen [ke-dunia-an], melainkan lebih pada transenden [ke-akhirat-an].

Oleh Damayanti

MASIH ingat di tahun 2018, Gema Pembebasan underbow organnisasi Eks HTI mengeluarkan dukungan saat Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, mengeluarkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo pada saat acara Dies Natalis Universitas Indonsia?

Saat itu, Ketum Gema Pembebasan, Ricky Fattamazaya menyatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo adalah pendukung dari pemerintahan kufur, yang menimbulkan banyaknya masalah sosial di masyarakat, serta kriminalisasi ulama akibat rezim yang terus menerus memusuhi Islam.

Oleh Damayanti

SETELAH melalui pertimbangan berbagai stakeholder, Presiden Joko Widodo akhirnya pada 31 Maret 2020 mengumumkan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan dana senilai Rp405,1 triliun untuk penanganan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebesar Rp110 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosia untuk masyarakat ekonomi lemah yang paling terdampak Covid-19.

Oleh DR. Ade Reza Hariyadi

PERKEMBANGAN penyebaran Covid-19 di Indonesia yang belum terkendali telah mendorong pemerintah merilis kebijakan baru guna mengefektifkan langkah penanganan wabah dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Oleh Almira Fadhillah

BISA dipahami bahwa upaya pemerintahan sekedar menghimbau masyarakat untuk tidak mudik, bukan melakukan pelarangan merupakan dalam rangka menenangkan masyarakat di masa pandemi covid-19.

Kekhawatiran ini berdasarkan pertimbangan pemerintahan apabila terjadi kepanikan di masyarakat bisa berakibat kericuhan yang justru lebih besar resiko buruknya. Namun bagai pisau bermata dua, himbauan larangan mudik ini justru mendapat kritik keras terhadap beberapa elemen masyarakat.

Oleh Iqbal Fadillah

SURAT edaran Pemprov Jabar yang mencantumkan nama organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam upaya penanggulangan Covid-19 menuai kontroversi.

Dikutip dari suarajabar.id, dalam surat bernomor 443/1799/Pemkasm yang dikeluarkan 6 April 2020 ditandatangani oleh Sekda sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, menerangkan Pemprov Jabar mengajak organisasi masyarakat untuk bahu membahu menanggulangi Pandemi Covid-19.

Oleh Toni Ervianto

HOAKS atau berita palsu rupanya tidak hanya meramaikan jagat politik, namun juga marak dalam suasana pandemi Covid-19.

Celakanya, hoaks tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga telah menjadi fenomena global. Berita palsu tentang Covid-19 yang dapat menyebar melalui jaringan 5G telah mengakibatkan aksi pembakaran sejumlah menara BTS 5G di Belanda dan Inggris.