Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Urgensi RUU Omnibus Law dan Revisi Otsus Papua

29-04-2020 | 10:12 WIB

Oleh DR Ade Reza Hariyadi

PEMERINTAH dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law.

Hal ini sebagai respon terhadap aspirasi pekerja yang diwakili Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI, Said Iqbal, dan Presiden KSBSI, Elly Rosita Silalaban dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada 22 April 2020.

DPR RI Jangan Lupakan Pekerjaan Rumah Ini

29-04-2020 | 08:52 WIB

Oleh Fikri Syariati

DARI sembilan komponen strategis Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan), selain pandemi Covid-19, saya kira permasalahan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pada komponen Ekonomi dan Pertahanan Keamanan.

Pada komponen lain, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi sejumlah permasalahan, namun tidak terlalu fatal dampaknya sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada komponen Ekonomi dan Pertahanan Keamanan.

Dampak Politis Penundaan Pilkada Serentak 2020

28-04-2020 | 14:44 WIB

Oleh Dr. Ade Reza Hariyadi

PELAKSANAAN pemungutan suara Pilkada 270 daerah yang direncanakan digelar secara serentak pada 23 September 2020 mendatang tampaknya tidak mungkin direalisasikan akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengundur jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 atau bergeser sekitar 2 bulan 16 hari.

Pandemi Corona dan Rapat Virtual

28-04-2020 | 12:33 WIB

Oleh Yitno Roto Suprayogitomo

PADA pembukaan masa sidang III periode 2019—2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertimbangkan untuk melakukan revisi tata tertib DPR yang memungkinkan digelarnya rapat virtual untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang.

Sejumlah elemen masyarakat berpandangan model rapat virtual penyusunan undang-undang hingga tingkat pengambilan keputusan, justru menjauhkan semangat transparansi penyusunan produk hukum.

Antara Mayday 2020 dan Gelombang PHK

28-04-2020 | 10:31 WIB

Oleh Daniel Filipus Kagawak

DAMPAK ekonomi akibat virus korona dirasakan 202.585 pekerja di DKI Jakarta. Mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa digaji.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 19.559 perusahaan melaporkan terkena dampak covid-19. Rinciannya, dari 16.198 perusahaan, terdapat 172.222 pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.

Konten Strategis Perppu Penundaan Pilkada 2020

27-04-2020 | 13:52 WIB

Oleh DR Ade Reza Hariyadi

PEMERINTAH bersama DPR akhirnya sepakat mengundur jadwal laksanaan 270 Pilkada serentak yang sedianya akan diselenggarakan pada 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Keputusan ini tentu saja sudah tepat mengingat Pilkada merupakan proses pembentukan kekuasaan politik di tingkat lokal yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dimana partisipasi masyarakat luas menjadi elemen penting.

Urgensi Kontra Propaganda Eks-HTI dan Simpatisannya

27-04-2020 | 13:04 WIB

Oleh Toni Ervianto

DANIEL Bell dalam The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (1960) menyimpulkan bahwa era ideologi telah berakhir.

Ideologi-ideologi besar seperti marxisme, liberalisme dan konservatisme telah kehilangan daya pikat, tidak mampu menghegemoni pikiran dan membangkitkan emosi manusia. Ideologi politik menjadi tidak relevan dan masuk akal.

Pandemi Covid-19 dan Potensi Instabilitas Polkamnas

27-04-2020 | 12:53 WIB

Oleh Daniel Filipus Kagawak

JIKA berbicara akselerasi covid-19 di Indonesia, kurvanya terus menanjak dari waktu ke waktu. Pada awal Maret 2020 baru tercatat 2 kasus. Sebulan berikutnya meningkat menjadi 1.790 orang, dengan korban meninggal 170, dan yang sembuh 112 orang.

Pada minggu ketiga April (per 19 April) meningkat lagi hampir tiga kali lipatnya. Kasus positif mencapai 6.575, korban yang meninggal 582 korban meninggal dan 686 sembuh.