Opini

Oleh Agoes Abidin

MASYARAKAT di sebagian wilayah di Indonesia, tengah bersiap-siap dalam menghadapi perayaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) 2020. Kendati demikian, publik berharap agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat terbebas dari politik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) serta berita keliru (hoax).

Oleh Almira Fadhillah

PATUT ditunggu gebrakan Presiden Jokowi usai membeberkan 5 program kerja prioritas lima tahun mendatang saat pelantikan pertengahan tahun lalu (20/10/2019). Program tersebut menyangkut berbagai aspek mulai dari pembangunan sumber daya manusia, perampingan regulasi sampai kepada transformasi ekonomi.

Oleh Raditya Rahman

PEMERINTAHAN Jokowi-Maruf berkomitmen untuk menyederhanakan postur birokrasi yang gemuk. Perampingan birokrasi ini ditempuh guna meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan pelayanan publik.

Oleh Ismail

RADIKALISME dan intoleransi masih menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia. Penyebarannya paham anti Pancasila tersebut dianggap sudah masuk ke lingkungan Pendidikan sehingga mengancam tumbuh kembang generasi muda.

Oleh Fikri Syariati

SEBANYAK 270 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 23 September 2020. Jika dirinci, terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menyelenggarakan hajatan terbesar demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini.

Oleh Fikri Syariati

TANGGAL 13 Januari 2020 lalu, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mendaftarkan class action yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai menjalankan kewajibannya melindung warga DKI Jakarta dari bencana banjir.

Oleh Rebecca Marian

PEKAN Olahraga Nasional (PON) adalah perhelatan multievent olahraga terbesar di Indonesia, multievent ini diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di seluruh tanah air, semua atlet berlomba-lomba untuk bisa menyumbangkan medali bagi daerahnya.

Oleh Otjih Sewandarijatun

"OBESITAS" regulasi sebagai hambatan dalam pembangunan nasional tentu harus dapat diatasi. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan menggabungkan aturan/undang-undang yang saling terkait dan menimbulkan tumpang tindih menjadi satu undang-undang, inilah yang disebut dengan omnibus law atau kerap disebut sebagai UU "sapu jagat".