Oleh Raavi Ramadhan

INDONESIA masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan membuat berbagai masalah, terutama di bidang kesehatan dan keuangan. Pemerintah berusaha keras menangani ganasnya virus corona sekaligus memulihkan efek yang ditimbulkan olehnya dalam hal finansial. Caranya dengan mengadakan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia mengatasi virus Covid-19 dengan berbagai cara. Antara lain mencanangkan protokol kesehatan, menggalakkan rapid test massal di tempat umum, dan mendukung penelitian obat corona. Pemerintah juga bekerja sama dengan ilmuwan untuk meneliti vaksin Covid-19, serta mengadakan program relawan agar vaksin bisa cepat diluncurkan.

Pasien yang terjangkit corona juga dibebaskan dari biaya, yang ditanggung oleh BPJS. Para tenaga medis juga mendapat bantuan baju hazmat, alat kesehatan, dan ada tunjangan khusus bagi mereka. Semua usaha yang dilakukan pemerintah ini berhasil menekan tingkat kematian pasien corona menjadi hanya 5% saja dari total jumlah korban Covid-19 di Indonesia.

Pandemi Covid-19 tak hanya mengambil korban pasien, tapi juga berefek pada bidang ekonomi. Kondisi finansial negara sedang lesu karena bisnis ekspor-impor sepi. Ada pekerja yang di-PHK oleh perusahaan. Banyak orang yang memilih untuk beli sembako dan kebutuhan primer lain, sehingga penjual asesoris dan kebutuhan tersier lain dagangannya sepi.

Untuk mengatasi perekonomian yang sedang menurun, diadakan program pemulihan ekonomi nasional. Menurut Mentri Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menggalakkan program padat karya dan pinjaman ke pemerintah daerah. Tak main-main, anggarannya mencapai ratusan trilyun. Semua dilakukan agar kita terhindar dari krisis finansial.

Dengan adanya program padat karya pada proyek pemulihan ekonomi nasional, maka para pegawai yang sebelumnya menganggur bisa bekerja kembali. Mereka sibuk menggarap proyek bangunan dan proyek lain yang dijalankan lagi setelah masa work from home selesai. Proyek infrastruktur terus digarap, agar hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Jika ada yang bertanya, mengapa di masa pandemi malah ada banyak proyek? Jawabannya tentu sudah ada anggaran khusus untuk mewujudkan program ini di APBN. Justru di masa sekarang, kita butuh pemercepatan pembangunan. Tujuannya agar nanti ketika pandemi selesai, fasilitas gedung dan infrastruktur lain bisa langsung dinikmati dan dimanfaatkan.

Ada juga program tapera (tabungan perumahan rakyat) untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah sendiri, dengan uang muka dan cicilan yang rendah. Bunganya tidak sebesar KPR konvensional. Jadi masyarakat akan tenang karena punya rumah sendiri dan bisa bekerja dengan tentram.

Pengusaha yang punya tanggungan di Bank serta perusahaan finance juga mendapat intensif dari pemerintah, berupa pengurangan bunga cicilan. Mereka yang bisnisnya sedang lesu bisa bernapas lega, karena nominal kredit tidak sebesar biasanya akibat bunga yang rendah. Terlebih, masa cicilan bisa diperpanjang. Jadi nominal cicilan juga berkurang.

Tak hanya pengusaha kelas menengah, pengusaha UMKM juga mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka masing-masing mendapat dana sebesar 2,4 juta rupiah untuk tambahan modal kerja. Ini adalah dana pemberian, bukan pinjaman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha baru atau membangkitkan usaha lama dan uangnya dibuat kulakan.

Pebisnis UMKM juga dimudahkan dengan adanya rencana dilonggarkannya perizinan usaha. Jika Undang-undang omnibus law diresmikan, maka mereka bisa membuat izin resmi dengan cepat, tanpa birokrasi yang melelahkan. Izin resmi ini bisa mempermudah jalan mereka untuk mengekspor barang jualan ke luar negeri, sehingga bisnisnya bisa berskala internasional.

Stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui intensif kredit, kemudahan pada program tapera, dan perizinan usaha yang dipermudah, membuat masyarakat bahagia. Mereka senang karena ada program untuk mensejahterakan kehidupan. Pemerintah juga memberi perhatian dengan menyokong penelitian vaksin dan kombinasi obat corona.*

Penulis adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor