Opini

Oleh Rahmad Soleh

KERJA keras berbagai pihak dalam menangani Covid-19 sering tersamarkan oleh peredaran hoaks dan politisasi kelompok kepentingan. Peran aktif Media dan kelompok milenial dianggap menjadi ujung tombak dalam meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat dan mendukung upaya penanganan Covid-19.

Sudah satu bulan lebih pandemi ini menghampiri Indonesia. Berbagai konten tentang Covid-19 pun dengan mudah ditemukan di berbagai media, termasuk media sosial.

Oleh Stanislaus Riyanta

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia menjadi celah kerawanan bagi sektor keamanan. Celah tersebut terjadi karena adanya konsentrasi pemerintah untuk menangani pendemi covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam.

Penanganan pandemi covid-19 yang melibatkan Polri, TNI, dan BIN akan menguras konsentrasi mengingat statusnya sebagai bencana nasional. Hal tersebut yang bisa menjadi celah kerawanan sehingga mendorong niat pihak tertentu seperti kelompok radikal untuk melakukan aksinya.

Oleh Muhammad Yasin

PENYEBARAN virus Corona atau Covid-19 telah memukul perekonomian nasional. Masyarakat pun mendesak agar DPR segera membahas Omnibus Law Cipta Kerja yang diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial akibat terdampak wabah penyakit.

Pemerintahan Presiden Joko widodo telah membuat terobosan untuk memangkas regulasi yang menghambat, salah satunya melalui omnibus law cipta kerja. Sejak kemunculan gagasan UU ini pro kontra mulai bergulir.

Oleh Daniel Filipus Kogoya

BANK Indonesia (BI) menyatakan minat investor terhadap surat berharga negara (SBN) masih tinggi. Ini terlihat dari hasil lelang SBN yang dilakukan Kementerian Keuangan, awal pekan lalu.

Gubernur BI, Perry Warjiyo pada (1/4/2020) mengatakan, pemerintah berhasil meraup Rp22,2 triliun dari hasil lelang SBN.

Oleh Victor Alfons Jigibalom

CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari covid-19 dengan mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi jilid I, II, dan III.

Namun, CORE Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan tujuh poin penting untuk mengantisipasi semakin buruknya covid-19 menghantam perekonomian dalam negeri.

Oleh Amanda

PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan itu diambil sebagai solusi untuk mengatasi dampak ekonomi covid-19. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Beberapa bank pun telah siap menjalankan aturan tersebut.

Oleh Jelita Chantiqa

BERBAGAI lembaga swadaya masyarakat menyuarakan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial oleh DPR RI. Meski masa sidang telah dibuka, DPR diharapkan fokus pada penanggulangan wabah covid-19 lebih dulu.

Suara LSM itu bersambut. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendukung penundaaan antara lain RUU Cipta Kerja yang berskema omnibus law. Pasalnya, pembahasannya memerlukan keterlibatan banyak pihak dan rumit. Ada 79 undang-undang yang hendak dikompilasi dengan 11 klaster substansi pembahasan.

Oleh Mubdi Tio Thareq

DPR RI resmi melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dan disahkan melalui rapat paripurna, kemarin. Pembahasan akan dilakukan melalui Badan Legislasi (Baleg).

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan, melalui rapat konsultasi pengganti Bamus DPR pada 1 April, semua fraksi setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan melalui mekanisme Baleg.