Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Trump, CS dan Makar

06-10-2020 | 14:04 WIB

Oleh DR Muchid Albintani

BELAKANGAN ini, Donald Trump (DT) presiden sekaligus calon presiden asal negeri super power, AS menjadi sangat penting untuk ditelaah-cermati. Ihwal DT ini menarik karena berklid-klindan dengan Covid-Songolas (CS) sekaligus upaya penasahan teori konspirasi.

Sebelumnya, banyak kalangan berpendapat tertularnya DT menjadi variabel penting penentu jika CS bukanlah hasil konspirasi. Tidak saja di negeri ini, ragam manusia dari negara lain pun berpendapat tak jauh berbeda.

Menelisik Rencana Mogok Massal Buruh Tolak RUU Ciptaker

05-10-2020 | 08:54 WIB

Oleh Dandy Rahmat

RENCANANYA, tanggal 6-8 oktober 2020, buruh akan melakukan mogok kerja secara massal. Alasannya karena mereka menolak RUU Cipta Kerja. Namun sayangnya rencana mogok massal sekaligus demo tidak mendapat simpati. Karena dilakukan saat pandemi dan melanggar protokol kesehatan.

Rencana pemogokan para buruh dilaksanakan oktober ini, karena untuk menentang omnibus law RUU Cipta Kerja yang rencananya akan diresmikan tanggal 8. Sebenarnya rencana ini sangat aneh, karena 2 bulan lalu, belasan serikat pekerja sudah bertemu dengan Baleg DPR dan menyatakan sepakat dengan isi omnibus law. Bahkan mereka mendukungnya.

Strategi Pemerintah Menjaga Daya Tahan Ekonomi Keluarga

02-10-2020 | 14:20 WIB

Oleh Alfisyah Dianasari

SALAH satu faktor keberhasilan dari sebuah keluarga adalah dilihat dari ekonominya. Namun sejak serangan badai corona, keadaan finansial masyarakat banyak yang menurun karena banyak perusahaan memotong gaji karyawan. Pemerintah berusaha menjaga daya tahan ekonomi keluarga dengan program bansos, PKH, BLT, dan lain-lain.

Beberapa bulan ini, daya beli rakyat menurun dan sangat berbahaya karena mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara melambat. Semua lapisan masyarakat terkena imbas dari pandemi covid-19. Pedagang kecil kehilangan pembeli karena mereka mengutamakan kebutuhan pokok. Kelas menengah dan atas kelimpungan karena nilai sahamnya menurun.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Bergulir

01-10-2020 | 14:36 WIB

Oleh Aditya Akbar

PEMERINTAH terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk menyelamatkan kesehatan rakyat. Upaya ini dilaksanakan agar daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar kelompok ini dapat tetap bangkit di tengah pandemi. 

Bank Dunia: Revisi UU Minerba Membahayakan Lingkungan dan Ekonomi Indonesia

30-09-2020 | 15:08 WIB

Oleh Salamuddin Daeng

BATUBARA telah menjadi penopang utama Pemerintahan Jokowi sejak pertama menjabat Presiden 2014 lalu. Ini adalah sumber uang terpenting yang menopang kekuasaan hingga pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

Meskipun presiden telah menandatangani kesepakatan perubahan iklim COP 21 Paris, namun batubara masih ditempatkan di garis depan sebagai penopang uang penguasa. Publik sudah mengingatkan bahwa kantong penguasa akan kering jika tetap bersandar pada batubara.

Omnibus Law RUU Cipker dengan Pengaturan Upah Minimum Layak

30-09-2020 | 14:04 WIB

Oleh Ade Kurniawan

PARA pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena UMK akan dihapus. Namun bukan berarti gaji mereka merosot. UMK memang diganti jadi UMP tapi nominalnya dipastikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Omnibus law RUU Cipta Kerja menjamin kemakmurkan pegawai, bahkan mereka mendapat bonus tahunan.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan mengubah wajah dunia ketenagakerjaan. Ada 11 klaster, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga ketenagakerjaan. Salah satu tujuan dari dibuatnya omnbus law RUU Cipta Kerja adalah memakmurkan pegawai dan mengatasi masalah ekonomi mereka setelah terken dampak corona.

Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Ditindak Tegas

29-09-2020 | 14:20 WIB

Oleh Ade Istianah

ANGKA penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan. Pemerintah pun diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Epidemiolog dari Universitas Grifith Australia, Dicky Budiman menjelaskan berdasar data Bank Dunia, Persentase dokter yang bertugas di Indonesia hanya 0.4 persen per 1000 penduduk. Artinya hanya ada 4 dokter untuk melayani 1000 masyarakat.

Masalah Jam Kerja dan Lembur pada RUU Cipta Kerja

28-09-2020 | 14:41 WIB

Oleh Abdul Razak

OMNIBUS Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan meringkas segala peraturan yang ada. Masyarakat pun meyakini bahwa RUU tersebut akan melindungi buruh dengan lebih baik, karena di dalamnya tidak ada penambahan jam kerja maupun lembur.

Dalam Berkas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja telah mencantumkan aturan baru dalam penetapan jam kerja di Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, aturan yang diubah dengan sederhana ini justru memberikan fleksibilitas terutama bagi kaum ibu rumah tangga maupun kalangan milenial yang hendak bekerja.