Opini

Oleh Ismail

RADIKALISME dan intoleransi masih menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia. Penyebarannya paham anti Pancasila tersebut dianggap sudah masuk ke lingkungan Pendidikan sehingga mengancam tumbuh kembang generasi muda.

Oleh Fikri Syariati

SEBANYAK 270 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 23 September 2020. Jika dirinci, terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menyelenggarakan hajatan terbesar demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini.

Oleh Fikri Syariati

TANGGAL 13 Januari 2020 lalu, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mendaftarkan class action yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai menjalankan kewajibannya melindung warga DKI Jakarta dari bencana banjir.

Oleh Rebecca Marian

PEKAN Olahraga Nasional (PON) adalah perhelatan multievent olahraga terbesar di Indonesia, multievent ini diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di seluruh tanah air, semua atlet berlomba-lomba untuk bisa menyumbangkan medali bagi daerahnya.

Oleh Otjih Sewandarijatun

"OBESITAS" regulasi sebagai hambatan dalam pembangunan nasional tentu harus dapat diatasi. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan menggabungkan aturan/undang-undang yang saling terkait dan menimbulkan tumpang tindih menjadi satu undang-undang, inilah yang disebut dengan omnibus law atau kerap disebut sebagai UU "sapu jagat".

Oleh Firda Wahyuni

DUNIA era teknologi telah berhasil menghilangkan dimensi ruang dalam komunikasi dainformasi. Semunya mengalir begitu cepat dan mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut turut dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya.

Oleh Stanislaus Riyanta

PANDANGAN dunia serentak tertuju ke Wuhan China. Kejadian ini bermula di kota Wuhan, di mana 27 orang dilaporkan menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernafas, dan paru-paru yang tidak normal.

Oleh Edi Jatmiko

PENYEDERHANAAN regulasi merupakan salah satu program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Penyederhanaan tersebut merupakan cara Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang umumnya berbelit dan memberikan kepastian hukum.