Opini

Oleh Mubdi Tio Thareq

BALEG (Badan Legislasi) DPR RI telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Rencananya, ke-50 RUU tersebut akan disetujui dalam rapat paripuma yang digelar pada Selasa 21 Januari 2020.

Oleh Siska Amelia

PEMBANGUNAN nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Oleh Almira Fadhillah

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mulai diprotes dari kalangan buruh. Protes dilakukan karena RUU tersebut dianggap merugikan dan memangkas hak-hak buruh. Bila memang demikian ini tentu bisa menurunkan daya tawar buruh di dunia perindustrian. Apalagi bila disahkan, resiko tereksploitasi pun siap menanti mereka.

Oleh Yoga Utama

DI ERA kemerdekaan pers sekarang ini, setiap hari masyarakat dibanjiri informasi serta dihadapi berbagai opini, data, informasi yang beragam bahkan terkadang status di media sosial-pun bisa jadi berita.

Oleh Ahmad Pahlevi

MASYARAKAT menolak aksi demonstrasi buruh yang akan dilaksanakan pada 20 Januari 2020 di berbagai kota terkait penolakannya terhadap Omnibus Law. Selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, demonstrasi buruh juga rentan disusupi kepentingan asing yang dapat memicu gangguan Kamtibmas.

Oleh Nur Alim MA

OTSUS (Otonomi Khusus) Papua tahun 2020 menjadi topik prioritas DPR RI pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) nanti. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa revisi UU Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan masuk pada pembahasan prioritas karena berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN.

Oleh An Davos

DALAM pidato upacara Hari Lahir Pancasila Presiden Joko Widodo mengatakan Pancasila telah menjadi bintang pemandu bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata dia, telah menjadi rumah bagi keragaman bangsa Indonesia.

Oleh Jonathan Gobay

MESKIPUN sudah dimulai sejak era 1999, reformasi birokrasi yang dijalankan di kementerian dan lembaga hingga kini belum berjalan optimal dan efektif. Ibaratnya. reformasi birokrasi yang dijalankan sejauh ini baru sebatas menyentuh kulit dan belum menghujam jantung dan paru-paru.