Opini

Oleh Fikri Syariati

PEMERINTAHAN Jokowi-Maruf tepat telah melewati 100 hari pada tanggal 28 Januari 2020 lalu. Sejumlah gebrakan telah dibuat oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menandai berjalannya 100 hari pemerintahan tersebut.

Oleh Andrean Hidayat

KOMITMEN dan Konsistensi Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam memberantas radikalisme tidak perlu diragukan lagi. Belakangan terbaru, Presiden Jokowi tegas menolak kepulangan teroris ISIS Eks WNI kembali ke tanah air.

Oleh Hamdan Pardede

PESATNYA kemajuan teknologi telah dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk menyebarkan radikalisme menggunakan berbagai platform berbasis i ternet. Internet dianggap efektif dalam menyebarkan ideologi anti Pancasila tersebut karena mampu menembus dimensi ruang dan waktu.

Oleh Mubdi Tio Thareq

INDONESIA masih mencatatkan defisit perdagangan dari Tiongkok sebesar US$ 9,6 miliar atau setara Rp 131,02 triliun pada Januari-November 2019. Defisit tersebut sudah jauh berkurang dibanding tahun 2018 yang mencapai US$ 18,4 miliar.

Oleh Victor Alfons Jigibalom

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan untuk mengajukan revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk memberikan kepastian
bagi dana alokasi khusus.

Oleh Zainuddin

LANGKAH besar pemerintah untuk menerapkan skema Omnibus Law diklaim akan menguntungkan pekerja. Tak hanya menggenjot iklim investasi yang nantinya bakal menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, namun juga akan mempermudah segala aturan terkait regulasi yang ada.

Oleh Erlangga Pratama

PEMERINTAH menilai, kesejahteraan masyarakat kelas menengah dapat ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, masyarakat yang sudah berada di kelas menengah juga harus didorong untuk menjadi pengusaha, sehingga dapat berpartisipasi meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus laju perekonomian nasional.

Oleh Samuel Erlangga

PEMERINTAH dan DPR terus bersinergi dalam menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain mempermudah inverstasi, Omnibus Law Cipta lapangan kerja juga diyakini mampu meningkatkan perlindungan bagi tenaga keja lokal.