Pertamax Oplos

Oleh Dahlan Iskan

SAYA bisa membayangkan suasana kebatinan para karyawan grup Pertamina saat ini: tertekan. Mereka harus berhadapan langsung dengan rakyat yang merasa ditipu secara masal.

Tentu mereka tidak ikut salah. Tapi perasaan mereka pasti menderita. Mereka tidak tahu apa-apa tapi seperti tertimpa bencana.

Tentu tuduhan korupsi hampir 1.000 triliun itu baru dugaan. Mayoritas karyawan juga tidak tahu: Pertamina membeli bensin Ron 90 yang dioplos dengan Ron 92 dijual sebagai Pertamax (Ron 92).

Para pengusaha pompa bensin juga tidak tahu. Sebagian besar pompa bensin Pertamina bukanlah milik Pertamina. Lebih banyak milik pengusaha kelas menengah. Mereka hanya pengecer. Bensinnya datang dari Pertamina. Mereka juga ikut tertekan: bisnis mereka menurun. Ikut disumpahi konsumen pula.

Anda sudah tahu: Pertamina dapat bensin dari dua sumber. Sekitar 60 persen dari kilang-kilangnya sendiri (Cilacap, Balongan, Balikpapan). Yang 40 persen dari pemasok swasta. Pemasok tersebut membelinya dari luar negeri, terutama Singapura.

Tidak banyak pemasok yang mampu ikut tender Pertamina. Seandainya saya diberi kesempatan pun tidak akan saya ambil. Tidak mampu. Nilai pasokan ini ratusan triliun rupiah. Pun bila hanya untuk keperluan tiga bulan.

Apalagi kalau salah satu syarat tender harus punya fasilitas stok sampai tiga bulan. Harus punya fasilitas blending. Harus punya pengalaman panjang di bidang itu.

Maka ketika Petral dibubarkan sekali pun akan muter-muter di situ juga. Di orang itu juga.

Kita belum tahu: apakah bensin hasil kilang Pertamina (Ron 90) langsung disalurkan ke pompa-pompa bensin sebagai Pertalite. Lalu yang dari pemasok swasta dijual sebagai Pertamax (Ron 92). Atau sebagian produksi kilang Pertamina itu juga ada yang dicampur dengan Ron 95 impor: jadi Ron 92 dan dijual sebagai Pertamax.

Pertamina baru akan punya kilang yang bisa memproduksi bensin Ron 92 sebentar lagi. Proyek kilangnya sedang diselesaikan. Di Balikpapan. Yakni kilang lama yang dipermodern. Diperbesar. Menjadi lebih besar dari Balongan. Harusnya Jokowi yang meresmikannya.

Tapi proyek ini kasihan: kena Covid-19. Tidak bisa beroperasi sesuai target: 2024.

Mungkin baru selesai tahun depan. Kontraktornya Hyundai, Korea. Biayanya Rp 60 triliun. Itu sebelum Covid. Juga sebelum ada aturan TKDN --harus menggunakan komponen produksi dalam negeri sampai 30 persen.

Indonesia memang sudah bisa memproduksi sebagian pipa yang diperlukan proyek kilang itu. Hanya harganya lebih mahal.

Terjadilah kenaikan harga proyek. Apalagi juga ada penambahan pekerjaan. Itu normal. Proyek selalu seperti itu. Masalahnya kenaikan harga itu mencapai lebih Rp 15 triliun.

Lalu muncul persoalan baru. Sebetulnya tidak baru. Begitulah proyek besar.

Tapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kenaikan nilai proyek sebesar itu. Pertamina --sebagai pemilik proyek? Kontraktor --yang memenangkan tender?

Di swasta yang seperti ini mudah diselesaikan: dirundingkan.

Di BUMN itu tidak mudah. Harus minta persetujuan dewan komisaris. Dewan komisaris takut menyetujui. Takut dituduh korupsi. Masih juga harus minta persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bukan hanya tidak mudah. Rumit. Padahal kontraktor harus menyelesaikan proyek. Kalau kontraktornya tidak kuat proyek pasti macet.

Kalau kenaikan nilai proyeknya sampai lebih Rp 15 triliun kontraktor mana yang kuat.

Kalau pun akhirnya kilang Balikpapan selesai dibangun tidak mungkin bisa diopersikan. Persoalan kenaikan nilai proyek harus selesai. Sebelum selesai tidak akan ada serah terima proyek --dari kontraktor ke Pertamina.

Untunglah dirut Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri, dekat dengan presiden. Bisa lebih mudah mencarikan solusi. Agar kilang raksasa itu bisa segera berproduksi.

Kalau tidak nama Pertamina buruk di mata kontraktor internasional. Padahal Pertamina masih akan dapat penugasan baru lagi: membangun kilang minyak di Tuban, Jatim.

Saya akan mencari tahu apakah kilang-kilang baru itu sudah didesain untuk bisa mengolah minyak mentah dari Indonesia sendiri.

Anda sudah tahu: setiap wilayah memproduksi minyak mentah yang berbeda spesifikasinya. Tidak ada kilang yang bisa mengolah minyak mentah dari semua wilayah/negara.

Setiap membangun kilang harus jelas dulu akan mendapat minyak mentah dari mana. Baru desainnya disesuaikan.

Untuk bisa mandiri, BBM masih harus dibangun beberapa kilang lagi. Agar tidak tergantung pada orang seperti Mohamad Reza Khalid. Begitu hebatnya tuduhan oplosan ini.

Sampai orang seperti Ahok, komut Pertamina saat itu, mengaku tidak tahu ada praktek seperti itu. Ahok menyarankan dibongkar habis saja ke mana uangnya mengalir.

Saya memuji wartawan Liputan6 yang mewawancarai Ahok dengan sangat baik. Eksklusif. Anda lihat sendiri videonya.

Untuk membersihkan Pertamina harusnya Ahok, di video itu, jadi direktur utama. Bukan komisaris utama. Jabatan komut hanya seperti macan ompong. Tidak bisa memecat. Kalau bisa memecat sudah ia pecat semua.

"Tapi lebih baik jadi macan ompong dari pada macan sirkus," katanya di Liputan6 itu. Saya tidak bisa menebak siapa yang ia maksud dengan macan sirkus.

Maksudnya: jadi macam ompong masih bisa menyemprot dan memarahi mereka. Meskipun yang dimarahi biasanya hanya diam menunduk sepanjang rapat.

"Kalau saya yang jadi dirut satu hari bisa saya beresi," katanya.

Saya setuju dengan Ahok. Pertamina buka-bukaan saja. Toh uang hampir seribu triliun itu masuk ke perusahaan. Ups...bukan begitu. Pertamina beli bensin oplosan dengan harga Ron 92. Padahal yang diterima dari pedagang hanya Ron 90.

Berarti uang hampir Rp 1.000 triliun itu masuk ke penjual oplosan? Pertamina membeli dengan harga Ron 92 menjual dengan Ron 92. Tidak dapat apa-apa. Pertamina tertipu hampir seribu triliun. Kerugian negara.

Berarti seluruh karyawan Pertamina juga harus marah: perusahaanya ditipu hampir seribu triliun.

Mengapa bisa ditipu. Selama lima tahun. Senilai sampai hampir seribu triliun. Ahok saja tidak tahu. Apalagi karyawan biasa Pertamina.

Namun Ahok juga seperti agak meragukan tuduhan itu benar-benar terjadi. Jangan-jangan, ia bilang, latar belakangnya hanya ingin ganti pemain saja. "Kejagung kan menduga, boleh juga dong kita juga menduga," katanya.

Ahok akan dengan senang hati datang bila dipanggil Kejagung. Akan ia serahkan semua data yang ia miliki. "Asal dibuka untuk umum," katanya. "Saya dulu juga menunggu dipanggil DPR tapi gak dipanggil-panggil," katanya.

Dalam pembelian itu Pertamina tentu akan berpegang pada sertifikat mutu: bahwa bensin yang dibeli (dari pemasok) sudah memenuhi syarat sebagai Pertamax.

Sudah ada lembaga yang bertanggung jawab atas pemeriksaan mutu itu: Lemigas. Kita belum tahu apa kata Lemigas.

Membeli BBM impor rumit. Membangun kilang sendiri mahalnya bukan main dan IRR-nya hanya sekitar 6 --balik modalnya baru 12 tahun.

Semua kerumitan itu dan semua kemahalan itu, sebenarnya bisa hilang dengan dua kata: mobil listrik.*

Penulis adalah wartawan senior Indonesia

---