Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Berkat, Pahlawan dan NLP

23-11-2020 | 14:04 WIB

Oleh DR Muchid Albintani

MENGELABORASI kata (konsep) Berkat bersanding dengan kata (konsep) Pahlawan mempunyai hubungan simultan-signifikan (kebersamaan utama yang menentukan). Altar kebersamaan bersumber hebohnya pemberitaan media sosial, tak terkecuali media maenstream belakangan ini ihwal copot-mencopot spanduk.

Beralatar aktivitas copot-mencopot itulah boleh jadi banyak kalangan yang lupa terkait hubungan kata Berkat dengan Pahlawan. Variabel penting (penentu) pada hubungan simultan-signifikan kata Berkat dan Pahlawan adalah kata kemerdekaan.

Muhammadiyah dan Kebudayaan di Era Modern

21-11-2020 | 13:08 WIB

Oleh Luxy Pujo Sakti

KEBUDAYAAN berasal dari bahasa sansekerta yakni buddhayah yang berbentuk jamak dari dari kata buddhi yang memiliki arti akal. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki arti yakni sebagai suatu hal yang diperoleh dari akal pikiran manusia.

Menurut Koentjaraningrat dalam buku "Pegantar Ilmu Antropologi" (1996) menjelaskan bahwa pengertian budaya merupakan sebuah warisan sosial meliputi kesenian dan tradisi sopan santun.

Pelibatan Publik pada Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

20-11-2020 | 15:20 WIB

Oleh Deka Prawira

PENERAPAN Undang-Undang Cipta Kerja ke depannya akan diatur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Masyarakat bisa membaca rancangan perpres dan PP tersebut melalui situs resmi pemerintah. Bahkan juga bisa urun rembuk dan memberi masukan mengenai rancangan tersebut.

Omnibus Law UU Cipta Kerja saat ini sudah memiliki situs khusus. Di sana, masyarakat bisa membaca rancangan peraturan presiden yang merupakan tindak lanjut dari UU tersebut. Transparansi ini patut kita apresiasi karena membuktikan bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam membuat suatu Undang-Undang atau peraturan lain.

Kontribusi Generasi Milenial pada Kebijakan Pemerintah

19-11-2020 | 14:56 WIB

Oleh Didin Hafidhuddin

BONUS demografi Indonesia memperlihatkan profil peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, data kependudukan Semester I 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa (per 30 Juni 2020).

Dari total jumlah yang ada, penduduk usia produktif menginjak angka paling besar, yakni sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%). Jumlah ini tak sekadar angka, tetapi juga soal orientasi visioner dan kualitas kesejahteraan. Maka, pertanyaan kritisnya: "Bagaimana memberdayakan penduduk usia produktif ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara?"

Mewaspadai Hoax Undang-undang Cipta Kerja

18-11-2020 | 14:52 WIB

Oleh Zakaria

PEMERINTAH telah menunjukkan keterbukaannya dalam hal mendiskusikan UU Cipta Kerja. Namun, disinformasi dan kontroversi yang sudah terlanjur ramai tersebar rupanya melahirkan keresahan tersendiri. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai hoax seputar UU Cipta Kerja yang dapat mendistorsi informasi dan memicu keresahan.

Itulah makanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kaum Milenial Berperan Mendukung Kebijakan Pemerintah

17-11-2020 | 15:36 WIB

Oleh Alfisyah Dianasari

PERCEPATAN pertukaran informasi seringkali menciptakan kebingungan masyarakat terhadap Informasi yang berkembang, termasuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Warganet dan kaum milenial sebagai pengguna aktif media sosial pun diajak untuk ikut menyosialisasikan serta mendukung kebijakan Pemerintah tersebut demi tercapainya sasaran pembangunan.

Papua Anak Kandung Indonesia

16-11-2020 | 14:55 WIB

Oleh Moses Kombo

PAPUA sejak dahulu merupakan anak kandung dari Indonesia. Selain dikuatkan oleh hasil jajak pendapat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pengakuan dari negara lain juga ikut menunjukkan bahwa Papua selamanya bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, bahwa ketegangan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesisa tersebut terjadi karena adanya masalah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan tersebut rupanya memicu kekecewaan orang Papua hingga menggelar aksi turun ke jalan.

Revolusi Akhlaq vs 'Operasi Gatot'

16-11-2020 | 14:04 WIB

Oleh DR Muchid Albintani

MERAKIT-ELABORASI istilah Revolusi Akhlaq (RA) disandingkan dengan "Operasi Gatot" (OG) seolah-olah kontradiktif (berlawanan). Penyandingan adalah sebuah keniscayaan akhir zaman dalam konteks memaknai dua kata berlawanan, tetapi sebenarnya berpasangan.

Berlawanan dalam berpasangan serta saling melengkapi. Umpanya, bagaimana siang tanpa malam, rindu tanpa benci, hitam tanpa putih, jahat tanpa baik, dan seterusnya.