Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kontribusi Generasi Milenial pada Kebijakan Pemerintah

19-11-2020 | 14:56 WIB

Oleh Didin Hafidhuddin

BONUS demografi Indonesia memperlihatkan profil peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, data kependudukan Semester I 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa (per 30 Juni 2020).

Dari total jumlah yang ada, penduduk usia produktif menginjak angka paling besar, yakni sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%). Jumlah ini tak sekadar angka, tetapi juga soal orientasi visioner dan kualitas kesejahteraan. Maka, pertanyaan kritisnya: "Bagaimana memberdayakan penduduk usia produktif ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara?"

Mewaspadai Hoax Undang-undang Cipta Kerja

18-11-2020 | 14:52 WIB

Oleh Zakaria

PEMERINTAH telah menunjukkan keterbukaannya dalam hal mendiskusikan UU Cipta Kerja. Namun, disinformasi dan kontroversi yang sudah terlanjur ramai tersebar rupanya melahirkan keresahan tersendiri. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai hoax seputar UU Cipta Kerja yang dapat mendistorsi informasi dan memicu keresahan.

Itulah makanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kaum Milenial Berperan Mendukung Kebijakan Pemerintah

17-11-2020 | 15:36 WIB

Oleh Alfisyah Dianasari

PERCEPATAN pertukaran informasi seringkali menciptakan kebingungan masyarakat terhadap Informasi yang berkembang, termasuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Warganet dan kaum milenial sebagai pengguna aktif media sosial pun diajak untuk ikut menyosialisasikan serta mendukung kebijakan Pemerintah tersebut demi tercapainya sasaran pembangunan.

Papua Anak Kandung Indonesia

16-11-2020 | 14:55 WIB

Oleh Moses Kombo

PAPUA sejak dahulu merupakan anak kandung dari Indonesia. Selain dikuatkan oleh hasil jajak pendapat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pengakuan dari negara lain juga ikut menunjukkan bahwa Papua selamanya bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, bahwa ketegangan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesisa tersebut terjadi karena adanya masalah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan tersebut rupanya memicu kekecewaan orang Papua hingga menggelar aksi turun ke jalan.

Revolusi Akhlaq vs 'Operasi Gatot'

16-11-2020 | 14:04 WIB

Oleh DR Muchid Albintani

MERAKIT-ELABORASI istilah Revolusi Akhlaq (RA) disandingkan dengan "Operasi Gatot" (OG) seolah-olah kontradiktif (berlawanan). Penyandingan adalah sebuah keniscayaan akhir zaman dalam konteks memaknai dua kata berlawanan, tetapi sebenarnya berpasangan.

Berlawanan dalam berpasangan serta saling melengkapi. Umpanya, bagaimana siang tanpa malam, rindu tanpa benci, hitam tanpa putih, jahat tanpa baik, dan seterusnya.

Potret Fakta Aksi Keji KKSB Hambat Pembangunan di Papua

13-11-2020 | 14:52 WIB

Oleh Moses Waker

KELOMPOK Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berulah lagi dengan melakukan penembakan. Kekejaman mereka membuat masyarakat membenci organisasi separatis ini, karena melakukan serangan dengan ngawur. KKSB juga menghamat pembangunan Papua dan tak ingin daerahnya dimajukan oleh pemerintah pusat.

Kedamaian di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, terusik oleh peristiwa penembakan. KKSB melontarkan peluru ke mobil dinas TNI. Padahal mereka sedang membawa logistik. KKSB licik dengan melakukan penembakan dari jarak jauh (200 meter) dan tak berani face to face dengan aparat.

Menepis Keresahan Soal Vaksin Covid-19

12-11-2020 | 15:04 WIB

Oleh Dodik Prasetyo

KITA sudah lelah sekali menghadapi masa pandemi dan pemberitaan tentang vaksin yang sudah ditemukan menjadi harapan baru. Meskipun belum jelas kapan akan datang di Indonesia, namun diharap jangan percaya pada hoax yang simpang siur, utamanya tentang Covid-19. Masyarakat pun diimbau untuk terus merujuk informasi dari sumber resmi Pemerintah.

Ketika vaksin corona sudah ditemukan, masyarakat heboh dan ingin segera disuntik. Namun mereka ada yang agak kecewa karena vaksin ini belum masuk ke Indonesia. Karena sesungguhnya banyak orang yang stress, bahkan jelang depresi, saat pandemi covid-19. Tak heran mereka ingin segera diimunisasi agar pandemi lekas berakhir dan bisa bebas seperti dulu kala.

Habib Rizieq Juga Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan

11-11-2020 | 14:36 WIB

Oleh Raditya Rahman

KEMENTERIAN Kesehatan rupanya tidak mempermasalahkan kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air dari Arab Saudi. Meski demikian, aturan karantina di rumah selama 14 hari telah berlaku bagi HRS sama seperti WNI yang baru pulang dari luar negeri.

Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, M Budi Hidayat mengatakan, aturan yang dimaksud tersebut adalah benar adanya. Ia mengatakan, sesampainya Habib Rizieq ke Indonesia, maka ia akan diperlakukan sama seperti WNI maupun WNA dari luar negeri lainnya, seperti kewajiban melakukan test PCR dengan hasil negatif.