Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Implikasi Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

17-04-2020 | 15:49 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PRESIDEN Joko Widodo melalui Keputusan No 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, menetapkan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pembahasan RUU Omnibus Law dan Pandemic Covid-19

17-04-2020 | 15:32 WIB

Oleh Almira Fadhillah

DI TENGAH masa pandemi covid-19 yang merisaukan masyarakat. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun, tindakan ini menimbulkan respon tanda tanya oleh beberapa kelompok masyarakat, mengingat RUU Cipta Kerja sedari awal kemunculannya memang menimbulkan pro kontra.

Dalih Ketua DPR RI Puan maharani, pelaksanaan ini merupakan kewenangan DPR dan sudah menjadi tugas DPR untuk teteap melaksanakan fungsi legislasi meski dilanda pandemi covid-19. Pembahasan RUU Cipta kerja tetap dilaksanakan karena mendasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang target waktunya sudah ditetapkan.

Abaikan Permintaan Gencatan Senjata KKB Papua

17-04-2020 | 14:16 WIB

Oleh Blasius Filipus TA

KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) Papua memberondong dua mobil patroli Satuan Tugas (Satgas) Amole, pasukan pengamanan objek vital area pertambangan PT Freeport Indonesia, Sabtu (11/4/2020).

Insiden itu terjadi di Mile 61, Jalan Tambah PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Ketika itu, dua mobil patroli Satgas Amole mengantar logistik ke pos-pos pengamanan.

Mendukung Gerakan Lawan Pandemi Covid-19

17-04-2020 | 13:32 WIB

Oleh Iqbal Fadillah

TAK ADA yang menyangka awal Tahun 2020 akan menjadi tahun cukup berat untuk dilalui hampir di seluruh Negara di dunia.

Bukan karena guncangan ekonomi global akibat perang dagang yang ekstreem maupun hegemoni kekuasaan Negara adidaya, melainkan dunia terancam akibat wabah virus penyakit yang bermula di suatu kota di China.

Mendesak Penerbitan Perppu Penundaan Pilkada 2020

17-04-2020 | 11:00 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PANDEMI Covid-19 yang dampaknya semakin membesar di Indonesia menjadi pertimbangan bahwa Pilkada 2020 perlu ditunda.

Besarnya dampak Covid-19 ini yang hampir merata di seluruh Indonesia disikapi oleh pemerintah dengan penetapan status bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 yang lalu.

Peran Media dan Kaum Milenial Melawan Penyebaran Covid-19

17-04-2020 | 10:13 WIB

Oleh Rahmad Soleh

KERJA keras berbagai pihak dalam menangani Covid-19 sering tersamarkan oleh peredaran hoaks dan politisasi kelompok kepentingan. Peran aktif Media dan kelompok milenial dianggap menjadi ujung tombak dalam meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat dan mendukung upaya penanganan Covid-19.

Sudah satu bulan lebih pandemi ini menghampiri Indonesia. Berbagai konten tentang Covid-19 pun dengan mudah ditemukan di berbagai media, termasuk media sosial.

Mewaspadai Penupang Gelap Pandemi Covid-19

16-04-2020 | 14:48 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia menjadi celah kerawanan bagi sektor keamanan. Celah tersebut terjadi karena adanya konsentrasi pemerintah untuk menangani pendemi covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam.

Penanganan pandemi covid-19 yang melibatkan Polri, TNI, dan BIN akan menguras konsentrasi mengingat statusnya sebagai bencana nasional. Hal tersebut yang bisa menjadi celah kerawanan sehingga mendorong niat pihak tertentu seperti kelompok radikal untuk melakukan aksinya.

Kebijakan Omnibus Law dan Percepatan Pembangunan Sosial-Ekonomi

16-04-2020 | 13:48 WIB

Oleh Muhammad Yasin

PENYEBARAN virus Corona atau Covid-19 telah memukul perekonomian nasional. Masyarakat pun mendesak agar DPR segera membahas Omnibus Law Cipta Kerja yang diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial akibat terdampak wabah penyakit.

Pemerintahan Presiden Joko widodo telah membuat terobosan untuk memangkas regulasi yang menghambat, salah satunya melalui omnibus law cipta kerja. Sejak kemunculan gagasan UU ini pro kontra mulai bergulir.