Opini

Oleh Alfisyah Dianasari

SALAH satu faktor keberhasilan dari sebuah keluarga adalah dilihat dari ekonominya. Namun sejak serangan badai corona, keadaan finansial masyarakat banyak yang menurun karena banyak perusahaan memotong gaji karyawan. Pemerintah berusaha menjaga daya tahan ekonomi keluarga dengan program bansos, PKH, BLT, dan lain-lain.

Beberapa bulan ini, daya beli rakyat menurun dan sangat berbahaya karena mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara melambat. Semua lapisan masyarakat terkena imbas dari pandemi covid-19. Pedagang kecil kehilangan pembeli karena mereka mengutamakan kebutuhan pokok. Kelas menengah dan atas kelimpungan karena nilai sahamnya menurun.

Oleh Aditya Akbar

PEMERINTAH terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk menyelamatkan kesehatan rakyat. Upaya ini dilaksanakan agar daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar kelompok ini dapat tetap bangkit di tengah pandemi. 

Oleh Salamuddin Daeng

BATUBARA telah menjadi penopang utama Pemerintahan Jokowi sejak pertama menjabat Presiden 2014 lalu. Ini adalah sumber uang terpenting yang menopang kekuasaan hingga pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

Meskipun presiden telah menandatangani kesepakatan perubahan iklim COP 21 Paris, namun batubara masih ditempatkan di garis depan sebagai penopang uang penguasa. Publik sudah mengingatkan bahwa kantong penguasa akan kering jika tetap bersandar pada batubara.

Oleh Ade Kurniawan

PARA pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena UMK akan dihapus. Namun bukan berarti gaji mereka merosot. UMK memang diganti jadi UMP tapi nominalnya dipastikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Omnibus law RUU Cipta Kerja menjamin kemakmurkan pegawai, bahkan mereka mendapat bonus tahunan.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan mengubah wajah dunia ketenagakerjaan. Ada 11 klaster, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga ketenagakerjaan. Salah satu tujuan dari dibuatnya omnbus law RUU Cipta Kerja adalah memakmurkan pegawai dan mengatasi masalah ekonomi mereka setelah terken dampak corona.

Oleh Ade Istianah

ANGKA penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan. Pemerintah pun diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Epidemiolog dari Universitas Grifith Australia, Dicky Budiman menjelaskan berdasar data Bank Dunia, Persentase dokter yang bertugas di Indonesia hanya 0.4 persen per 1000 penduduk. Artinya hanya ada 4 dokter untuk melayani 1000 masyarakat.

Oleh Abdul Razak

OMNIBUS Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan meringkas segala peraturan yang ada. Masyarakat pun meyakini bahwa RUU tersebut akan melindungi buruh dengan lebih baik, karena di dalamnya tidak ada penambahan jam kerja maupun lembur.

Dalam Berkas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja telah mencantumkan aturan baru dalam penetapan jam kerja di Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, aturan yang diubah dengan sederhana ini justru memberikan fleksibilitas terutama bagi kaum ibu rumah tangga maupun kalangan milenial yang hendak bekerja.

Oleh DR Muchid Albintani

SEBUAH obsesi wajar yang berkinginan luhur di penghujung zaman, jika mata uang di negeri yang mayoritas muslim ini menjadi khilafah dunia. Atau orang-orang di dunia menyebutnya Khilafah Rupiah.

Sebagai sebuah obsesi boleh-boleh saja. Dahulu juga bahasa Melayu pernah menjadi Lingua Franca di Asia Tenggara. Lalu apa yng salah dengan obsesi tersebut?

Oleh Dhimam Abror Djuraid

JOKOWI for Sekjen PBB. Meme itu bertebaran di medsos beberapa hari belakangan ini, setelah Presiden Joko Widodo memberikan pidato di Sidang Umum PBB Rabu pagi WIB (23/9/2020).

Namanya juga meme, banyak yang lucu banyak juga yang nyinyir. Ada yang menyebut Jokowi pantas jadi sekjen PBB alias Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra.