Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Penolakan Masyarakat pada Provokasi FPI

30-12-2020 | 15:20 WIB

Oleh Firza Ahmad

PROVOKASI FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja.

Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat keramaian dan tempat ibadah. Penyebabnya karena takut ada sweeping dari ormas FPI, yang memang sering tak tahu malu dan seenaknya sendiri dalam melakukan penertiban. Padahal seringkali tindakannya salah sasaran, dan jelas tak berizin. Karena yang berhak melakukannya adalah polisi atau tentara.

Masyarakat Diimbau Mewaspadai Varian Baru Mutasi Covid-19

29-12-2020 | 15:36 WIB

Oleh Raavi Ramadhan

VARIAN baru mutasi Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Inggris kini sudah masuk ke Australia. Pemerintah pun telah mengambil sejumlah langkah preventif guna mencegah masuknya varian bau tersebut ke Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan dapat terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Epidemiolog dari Universitas Grifith, Dicky Budiman menyatakan, pemerintah Indonesia harus segera mengambil kebijakan khusus dalam merespons varian baru virus corona SARS-Cov-2 di Inggris. Dia meminta agar pemerintah dapat meningkatkan penelusuran genom virus SARS-Cov-2 di Indonesia.

Kita Patut Bersyukur Berhasil Melewati Semua Peristiwa sebagai Bangsa

29-12-2020 | 08:52 WIB

Oleh Bambang Soesatyo

TAHUN 2020 hampir kita tutup. Perlu kita merenungkan atau merefleksi secara mendalam bagaimana kita melewati perjalanan bangsa yang kita cintai ini sepanjang tahun 2020. Sehingga, kita masih mampu bekerja dan beraktivitas hingga hari ini dalam keadaan sehat dan damai.

Membaca Aturan Pesangon dalam UU Cipta Kerja

28-12-2020 | 14:52 WIB

Oleh Made Prawira

PERESMIAN Undang-Undang Cipta Kerja membawa angin sejuk bagi para Pekerja. Penyebabnya, walau mereka akhirnya harus dirumahkan, namun tetap pesangon. Para mantan pekerja juga mendapat jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka bisa bertahan dan tak frustasi karena menjadi pengangguran.

Ketika UU Cipta Kerja diresmikan, maka protes paling keras muncul dari kaum pekerja, baik kerah putih maupun kerah biru. Mereka yang berdemo sebenarnya tak paham apa sebenarnya inti dar UU Cipta Kerja. Karena UU ini justru memakmurkan pekerja dengan standar gaji UMP. Bahkan ketika mereka dirumahkan, masih mendapat jaminan kehilangan pekerjaan, di samping pesangon.

Refleksi 2020, Optimisme dan Tantangan Berat di 2021

27-12-2020 | 14:32 WIB

Oleh: Azis Syamsuddin)*

BEBERAPA hari lagi kita memasuki tahun yang baru, 2021. Kita meninggalkan tahun 2020 yang penuh suka cita namun terkadang sarat ketidakpastian. Di semua sektor, seluruh elemen kehidupan bangsa Indonesia.

Covid-19 Masih Ganas, Stop Langgar Prokes!

24-12-2020 | 14:23 WIB

Oleh Danila Kusumawardhani

MELONJAKNYA jumlah pasien corona membuat masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menjaga kesehatan dan higienitas. Apalagi sekarang banyak OTG yang tak tahu bahwa ia positif terinfeksi virus covid-19, dan masih beraktvitas seperti biasanya. Jangan pernah lupa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas, agar tak tertular corona.

Pandemi di Indonesia masih belum berakhir, namun masyarakat sudah mulai kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Memang mereka masih mengenakan masker, namun ada yang memakainya asal-asalan dan tidak menutup hidung. Mereka juga lupa untuk selalu cuci tangan dan mulai berani melanggar physical distancing, dengan mendatangi kerumunan.

Tertutup Pintu Referendum untuk Papua

23-12-2020 | 14:52 WIB

Oleh Alfons Jigibalom

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui resolusi yang disponsori Pakistan yang menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa yang menjadi sasaran pendudukan kolonial, asing dan asing.

Sebanyak 193 anggota majelis umum PBB ini mengadopsi resolusi melalui konsensus pada Rabu (15/12/2020).

Resafel Salah Nama

23-12-2020 | 14:20 WIB

Oleh Dhimam Abror Djuraid

SAAT Gus Dur menjadi presiden pada 2000 ada sejumlah menteri yang dianggap kurang pas menempati posisinya. Salah duanya (karena setidaknya ada dua orang) adalah Mahfud MD dan AS Hikam.

Mahfud MD -- sekarang Menko Polkam -- ketika itu diangkat sebagai menteri pertahanan, dan AS Hikam sebagai menteri riset dan teknologi.