Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Stop Euforia Meski Memasuki PSBB Transisi

30-06-2020 | 13:52 WIB

Oleh Raavi Ramadhan

MASA PSBB Transisi membuat banyak orang bergembira karena boleh beraktivitas kembali di luar rumah.

Namun masih ada yang salah kaprah dan lalai, mengira semua kembali normal, padahal masih transisi. Semua orang masih wajib pakai masker saat keluar rumah, walau hanya pergi ke warung tetangga dan harus menjaga kebersihan serta imunitas tubuh.

Memulihkan UMKM dengan Kebijakan New Normal

29-06-2020 | 13:36 WIB

Oleh Alfisyah Kumalasari

ERA new normal yang dibuka oleh pemerintah sejak setelah lebaran, membawa angin segar bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Mereka berharap dengan diperbolehkannya masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, toko milik UMKM akan didatangi lagi oleh para pembeli. Sudah seharusnya kebijakan new normal memulihkan kondisi UMKM agar makin maju dan bangkit dari keterpurukan.

Radikalis-Serakah

29-06-2020 | 13:04 WIB

TAJUK ini sangat kontekstual, aktual dan reaktual terkait beragam peristiwa kelu dan kekinian yang menimpa bangsa ini. Sebagai penjelasannya dalam esai (Demokrasi Dajjal, 1/6/2020), dengan selogan "Rasa 65, Baunya 98", sudah pernah dijelaskan.

Istilah ini membangunkan alam bawah sadar jika berbagai peristiwa merepresentasikan sesuatu yang kontekstual, aktual dan reaktual.

Dinamika Politik di Tengah Pendemik Covid-19

27-06-2020 | 11:32 WIB

Oleh Tino Rila Sebayang, S.IP, M.Si

Dialog di Pemerintah Pusat antara Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI mulai mencuat di permukaan publik dan media. Melalui kutipan Mendagri Tito Karnavian, dianjurkan bahwa Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di setiap daerah - dapat dipimpin oleh Kepala Daerah masing-masing. Namun, kritik dan saran mulai bermunculan. Pasalnya, jelang Pilkada Serentak di lebih 270 daerah di Indonesia, persoalan penanganan Covid ini dapat berpotensi dijadikan sebagai komoditas kampanye politik.

Tentu, apabila hal ini dilihat dari sudut pandang politis, maka kritik tersebut menjadi wajar untuk dilontarkan. Alih-alih ingin menangani wabah Covid, dapat saja berubah menjadi program politik - terutama bagi Petahana yang hendak berkontestasi di Pilkada Serentak mendatang. Bahkan, kandidat baru yang akan berkontestasi bisa saja ketinggalan start, akibat wewenang Kepala Daerah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 tersebut.

Waspadai Ancaman Ganda, Covid-19 dan DBD

26-06-2020 | 13:20 WIB

Oleh Zakaria

SAAT ini, Indonesia tengah memasuki musim peralihan menuju musim kemarau, musim yang dikenal sebagai pancaroba ini menjadi ancaman tersendiri bagi kesehatan masyarakat khususnya ancaman terhadap Demam Berdarah (DBD).

Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai infeksi ganda demam berdarah dan Covid-19 seiring belum meredanya pandemi wabah penyakit menular tersebut.

Membaca Sikap Pemerintah Atas Penundaan RUU HIP

25-06-2020 | 12:20 WIB

Oleh Rahmat Siregar

RANCANGAN undang-undang (RUU) HIP alias Haluan Ideologi pancasila yang diusulkan oleh DPR RI, mendapat penolakan dari masyarakat.

Pasalnya, RUU itu dianggap melecehkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Masyarakat pun mengapresiasi sikap Pemerintah yang menjamin bahwa RUU ini ditunda.

Kebijakan Pembangunan Papua dalam Perspektif Historis Kebangsaan, Politik dan Ekonomi

24-06-2020 | 18:06 WIB

Oleh Dr H Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc

INDONESIA merupakan negeri kaya yang dibahasakan dengan istilah 'gemah ripah loh jinawi'. Kekayaan yang dimiliki Indonesia, tidak hanya sebatas pada melimpahnya hasil alamnya saja, namun juga kekayaan yang 'tersembunyi yakni ragamnya suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat.

Merujuk pada data sensus penduduk (BPS tahun 2010), Indonesia setidaknya memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dilansir dari situs www. indonesia.go.id, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa.

Meneropong Dampak Positif Kebijakan Tapera

24-06-2020 | 12:20 WIB

Oleh Ridho Abimanyu

PROGRAM Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai miliki dampak positif tersendiri, khususnya bagi kelompok milenial. Selain mempermudah kepemilikan rumah layak huni, Tapera juga memenuhi asas gotong royong sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagian kalangan mengeluhkan akan adanya Tapera ini. Pasalnya, banyak yang keberatan karena harus kehilangan sebagian gaji yang dimilikinya. Namun pemerintah melayangkan peraturan baru berguna untuk semua kalangan, tidak hanya kalangan masyarakat tergolong mampu.