Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Membaca Respon Masyarakat pada Vaksinasi Door To Door

16-08-2021 | 14:36 WIB

Oleh Satrio Ramadhan

PEMERINTAH terus merealisasikan target vaksinasi Covid-19 nasional guna mewujudkan kekebalan komunal. Masyarakat pun mengapresiasi percepatan vaksinasi Pemerintah, termasuk vaksinasi door to door yang dilakukan Pemerintah.

Badan Intelijen Negara (BIN) telah menyiapkan ribuan dosis vaksin untuk pelajar SMP-SMA dan Warga di wilayah Jawa Tengah. Hal tersebut bertujuan agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat dicapai sebelum tahun 2021 berakhir, yakni 70 persen populasi sudah dilakukan vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut BIN berinisiatif untuk melakukan vaksinasi secara door to door.

Dampak Perpanjangan PPKM pada Penurunan Angka Covid-19

14-08-2021 | 14:36 WIB

Oleh Aulia Hawa

PEMERINTAH kembali menambah durasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021 karena terindikasi mampu menekan lonjakan kasus Covid-19.

Masyarakat pun diharapkan dapat bersabar terhadap kebijakan tersebut demi mempercepat penanganan pandemi sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Membaca Langkah Pemerintah Mengamankan Stok Vaksin

13-08-2021 | 15:30 WIB

Oleh Zulkarnain

PEMERINTAH Indonesia mengamankan 21,2 juta dosis vaksin Sinovac sebagai tambahan stok vaksin. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir atas isu kelangkaan vaksin.

Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan mengatakan, vaksin diterima dalam bentuk jadi dan setengah jadi. Kedatangan kali ini sekaligus menjadi jumlah besar. Vaksin akan digunakan pada Agustus 2021.

Soal Mobil Esemka Jokowi, Rizal Ramli Minta Maaf!

13-08-2021 | 15:13 WIB

Oleh Ilham Bintang

PRESIDEN Joko Widodo yang mengkampanyekan mobil Esemka sebagai mobil nasional sempat mempengaruhi tokoh nasional, DR. Rizal Ramli, sehingga ikut menyebarkan prank kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Saya minta maaf sebesarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan saya menyebarluaskan prank alias lelucon," kata mantan Menteri Ekuin itu.

Menyoal Manuver Pegawai KPK Gagal TWK

12-08-2021 | 14:53 WIB

Oleh Thaya Salsabila

PARA pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan tidak terseret politik praktis dan menghentikan kegaduhan. Pasalnya, alih status pegawai KPK telah sesuai aturan dan dilaksanakan secara transparan.

Tes wawasan kebangsaan adalah ujian maha penting sebelum seseorang diangkat jadi ASN, termasuk para pegawai KPK. Mereka sudah menjalaninya dan hasilnya 75 orang tidak lolos. Dari orang-orang itu, maka 24 orang diberi kesempatan kedua dan sisanya harus rela untuk meninggalkan KPK pada awal november 2021.

Meneropong Keputusan Perpanjangan PPKM

11-08-2021 | 15:22 WIB

Oleh Made Raditya

PEMERINTAH akhirnya kembali memperpanjang PPKM hingga tanggal 16 Agustus 2021. Aturan tersebut dibarengi oleh relaksasi bagi UMKM ini wajib kita apresiasi karena bisa menekan angka pasien corona dan menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

Sejak awal Juli 2021 kita sudah terbiasa dengan PPKM dan program ini terus diperpanjang karena pemerintah selalu mengevaluasi jumlah pasien Covid sebelum memutuskan perpanjangannya. Selain itu, tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) dan angka kesembuhan pasien Covid juga menjadi pertimbangan untuk memperpanjang PPKM.

Data Membuktikan Kasus Aktif Covid-19 Turun Selama PPKM

10-08-2021 | 15:20 WIB

Oleh Abdul Razak

KEBIJAKAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata berdampak pada turunnya kasus aktif Covid-19. Penurunan kasus aktif Covid-19 bisa dilihat dari keterisian ruang perawatan, jumlah pasien sembuh, tingkat penularan dan jumlah kematian.

Kini BOR (Bed Occupacy Rate) Rumah Sakit di Pulau Jawa rata-rata telah berada dibawah 60% setelah pada Bulan Juni-Juli, Banyak rumah sakit kelabakan hingga kebingungan mencari oksigen dalam tabung.

Mengapresiasi Insentif Pajak Sewa Toko Imbas Pandemi Covid-19

09-08-2021 | 14:59 WIB

Oleh Putu Prawira

PEMERINTAH telah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran (sewa toko bebas PPN). Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong dunia usaha agar bertahan dari krisis pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Febrio Kacaribu mengatakan, Insentif PPN ditanggung pemerintah, sewa ruangan ini tentu saja membantu sektor ritel khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.