Opini

Oleh Putu Prawira

KETIKA pegawai KPK akan dialihkan statusnya menjadi ASN, maka ia wajib melewati ujian bernama tes wawasan kebangsaan. Tes ini harus dilalui sebelum ia diangkat jadi ASN, pada 1 juni 2021. Ujian ini sudah sesuai karena sebagai calon pegawai negeri, ia harus menunjukkan integritas dan rasa cinta pada negara.

Keberadaan tes wawasan kebangsaan sempat jadi berita heboh, karena tiap pegawai KPK harus menjalaninya. Tes itu sangat krusial, karena jadi penentu sebelum ia diresmikan jadi aparatur sipil negara. Karena tiap pegawai negeri harus menunjukkan rasa cinta tanah air, bukan?

Oleh Achmad Faisal

PEMERINTAH selalu berkomitmen untuk memenuhi kesejahteraan pekerja atau buruh. Diantara komitmen tersebut adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang hari raya Idul Fitri 2021.

Sebagai regulator, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan THR Lebaran 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerjanya.

Oleh Deka Prawira

PEGAWAI KPK diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Perubahan ini dirasa sangat tepat karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga ad hoc negara, sehingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk penghargaan negara kepada pegawai yang menjalankan tujuan negara dalam mewujudkan clean govement.

Aparatur sipil negara adalah pegawai yang bekerja pada negara. Oleh karena itu, seluruh pekerja di KPK dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri alias aparatur sipil negara. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Oleh Deka Prawira

JELANG lebaran, sejumlah pusat perbelanjaan dipadati oleh pengunjung. Lonjakan pembeli ini tentu mengkhawatirkan karena bisa membuat klaster corona baru. Untuk mengatur agar kerumunan tidak terjadi, ada rekayasa lalu lintas, pembatasan pengunjung, dan pengawasan dari Satpol PP yang lebih ketat.

Membeli baju baru sebelum lebaran adalah tradisi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Mereka merayakan idul fitri dengan mengenakan pakaian paling bagus dan paling gress. Tak heran, Mall, pasar, dan pusat perbelanjaan lain selalu dipadati oleh pengunjung di bulan puasa.

Oleh Aprilianto

GUGURNYA Kabinda (Kepala Badan Intelijen Negara Daerah) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya pada hari Minggu (25/4/2021) sekitar pukul 15.30 WIT di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua menandakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua memang pantas disebut sebagai kelompok teroris.

Brigjen Putu Danny bersama Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri secara tiba-tiba dihadang oleh kelompok KKB. Dalam penghadangan tersebut aksi baku tembak terjadi sehingga Brigjen TNI Putu Danny gugur dalam insiden tersebut.

Oleh Marco Soares

PEMERINTAH telah menetapkan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sebagai kelompok teroris. Keputusan ini dinilai sangat tepat, karena KKB sudah menyakiti masyarakat dan meneror dengan berbagai cara, sehingga bisa dikategorikan sebagai teroris. Dengan label baru, maka diharapkan pemberantasan KKB makin efektif dan semoga mereka cepat dihapus dari Bumi Cendrawasih.

Kedamaian di Papua selalu dirusak oleh KKB. Mereka sudah berkali-kali membuat onar dengan menakuti warga sipil, membakar sekolah, bahkan membunuh masyarakat dan juga aparat. Kelakuan mereka yang di luar batas tentu makin membuat banyak orang antipati, bukan hanya yang bermukim di Papua tetapi juga di wilayah lain.

Oleh Marco Soares

SALAH satu aktivis Papua Natalius Pigai beberapa waktu menyatakan bahwa "pemerintah dan negara Indonesia sebenarnya paham bahwa organisasi TPN-OPM adalah pejuang kemerdekaan, bukan teroris."

Dari statement tersebut seolah membenarkan aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh TPN- OPM yang selama ini terjadi dan membuat masyarakat Papua sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, berjalan normal seperti biasanya. Padahal pada kenyataanya TPN-OPM telah melakukan berbagai aksi teror dan kekerasan di berbagai tempat di Papua.

Oleh Loly Arista

PANDEMI Covid-19 belum berakhir, artinya protokol kesehatan harus tetap ditegakkan secara disiplin, termasuk salah satunya adalah meniadakan aktifitas mudik. Pelarangan mudik juga dianggap tepat karena mobilitas di masa pandemi berpotensi sangat berbahaya tidak saja bagi pemudik, namun juga keluarga di kampung halaman.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran virus Corona. Larangan mudik ini berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.